Walikota: Pengelolaan Keuangan Masih Disclaimer
AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon telah berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan, namun Badan Pemeriksa Keuangan masih memberikan opini disclaimer.
“Manajemen pengelolaan keuangan sampai saat ini masih disclaimer oleh BPK. Mungkin hanya opini, namun dengan ini, Kota Ambon bisa dipermalukan,” kata Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena ketika memimpin apel pasca cuti bersama Idul Fitri di Balai Kota, Rabu (26/4).
Ia menjelaskan, waktu memimpin Kota Ambon tersisa 28 hari lagi atau dengan kata lain, pada 22 Mei, dirinya harus meninggalkan balai kota.
Banyak pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan termasuk pengelolaan keuangan daerah yang masih mendapat opini disclaimer. Padahal menurutnya pemkot sudah melakukan perbaikan.
“Sejak awal penugasan, saya sudah pasang pin WTP, dengan harapan, itu jangan menjadi beban, tapi sebagai pengingat bagi kita semua, sehingga pada wakatunya, kita bisa memperoleh WTP. Itu tujuan kita,” tandasnya.
Baca Juga: Pembayaran TPP Pemkot Terkendala SistemSelain itu, menjelang akhir masa jabatan, ia berpesan kepada seluruh aparatur, agar merubah paradigma berfikir dalam melaksanakan tugas. Semua merasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini.
“Saya tidak menuntut apa-apa, saya hanya minta, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tidak perlu belajar dimana-mana, cukup dari diri sendiri dengan paham tupoksi,” ungkapnya.
Dengan begitu, katanya maka akan sadar soal loyalitas, dedikasi dan hirarki dalam melaksanakan tugas sebagai seorang aparatur negara.
Dirinya juga mengaku bersyukur bisa ada bersama-sama seluruh staf Pemkot Ambon dalam melaksanakan tugas yang diberikan sebagai penjabat walikota.
“Ini luar biasa. Banyak keberhasilan yang sudah kita peroleh dan itu semua bukti dari bagaimana bapak ibu mendukung saya sebagai penjabat,” ungkapnya.
Untuk itu, atas semua pencapaian itu, secara pribadi dan keluarga ia mengucapkan terima kasih seraya berharap ASN pemkot terus berikan yang terbaik bagi kota ini.
Terkait dengan penataan birokrasi yang sampai saat ini belum dapat terlaksana khususnya bagi eselon II, diriya mengaku perlu melakukan konsultasi lagi dengan pemerintah pusat.
“Sudah diusulkan, sudah dilakukan seluruh sesuai prosedur, tapi mungkin belum beruntung. Yang disetujui Mendagri hanya untuk pelantikan eselon III dan IV, tapi itupun belum kita lakukan, kerena menunggu pertimbangan teknis BKN,” terangnya.
Diakhir sambutan, orang nomor satu di Ambon mengaku kehadiran pegawai pasca cuti bersama mencapai capai 97 persen.
“Hari pertama setelah libur lebaran, datanya sementara direkap, diperkirakan 97 persen kehadiran. Ini karena sudah diingatkan sejak awal masuk libur panjang, kita akan laksanakan apel bersama,” katanya.(S-25)
Tinggalkan Balasan