AMBON, Siwalimanews – Penataan air bersih di Maluku masih terkendala minimnya anggaran daerah.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (19/1) merespon keluhan Komisi III DPRD Maluku terkait kebutuhan air bersih di sejumlah tempat.

Usemahu menjelaskan, pihaknya telah menerima keluhan dari Komisi III DPRD terkait dengan kebutuhan air bersih termasuk di Pulau Geser.

Menurutnya, untuk penataan air bersih yang lebih komprehensif membutuhkan anggaran yang cukup besar sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah saat ini terkait dengan kondisi fiskal yang minim.

“Memang untuk penataan air bersih ini kita terkendala dengan kondisi fiskal daerah,” ujar Usemahu.

Namun, Usemahu memastikan pihaknya akan berusaha untuk membangun koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk balai untuk bersama-sama melihat persoalan air bersih di Maluku.

Bahkan, Dinas PUPR Maluku dalam waktu dekatnya akan menurunkan tim ke lokasi yang menjadi keluhan masyarakat guna dilakukan perencanaan DED sehi­-ngga ketika ada peluang maka pe­-nataan air bersih dapat dilakukan.

Usemahu menegaskan pihaknya akan melihat kekurangan-kekurangan yang selama ini dihadapi untuk menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kedepan.

“Kita akan lihat kekurangan yang ada sedikit demi sedikit dan akan diselesaikan, walaupun ini membutuhkan waktu tapi kita akan berupaya,” tegas Usahamu.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku , Fauzan Husni Alkatiri menyayangkan tidak adanya penataan air bersih Pulau Geser Kabupaten Seram Bagian Timur.

Alkatiri menjelaskan, Pulau Geser adalah tempat yang sangat bersejarah bagi Indonesia khususnya dalam upaya pembebasan terhadap Irian Barat.

Namun, sayangnya wilayah tersebut jauh dari sentuhan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi khususnya berkaitan dengan penataan air bersih yang komprehensif.

“Pulau Geser ini adalah wilayah pusat pergerakan pembebasan Irian Barat, tapi mirisnya lagi tidak ada penataan air bersih kompre­hensif disana,” kesal Alkatiri kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (18/1).

Diakuinya, ada titik air bersih yang bangun pemerintah namun penataannya tidak lakukan secara komprehensif, akibatnya masyarakat Pulau Geser masih kesulitan  mendapatkan air bersih.

Intervensi kebijakan kata Alkatiri, harus dilakukan secara komprehensif sebab jika tidak maka akan terjadi ketimpangan yang akan menambah beban bagi masyarakat di Pulau Geser.

Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat yang wajib disediakan pemerintah dengan kebijakan yang lebih komprehensif. “Kita sudah koordinasi dengan Balai, tapi lagi-lagi balai mengatakan harus berkolaborasi dengan PUPR, jadi kita minta perhatian serius pemerintah Provinsi untuk melihat persoalan air bersih di Pulau Geser ini,” jelasnya.

Alkatiri berharap di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah, namun ada kebijakan penataan air bersih yang lebih komprehensif dari Pemprov bagi masyarakat di Pulau Geser agar kesulitan yang selama ini dialami dapat diminimalisir. (S-20)