AMBON, Siwalimanews – Kejari Ambon dalam waktu dekat ini akan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpa­ngan penggunaan anggaran BBM tahun 2019-2020 di Dinas Ling­kungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon.

“Saya akan konfrensi pers setelah audit BPKP,” jelas Kajari Ambon, Dian Fris Nalle, kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Mi­nggu (30/5).

Kajari menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam menun­taskan kasus ini, siapapun yang terlibat pasti dijerat.

“Tidak ada negosiasi untuk perkara ini. tolong bersabar, nanti kan kami rilis resmi dalam waktu dekat,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelum­nya, tim penyidik Kejari Ambon menemukan anggaran BBM ta­hun 2019 sebesar Rp 9 miliar fik­tif, sementara tahun 2020 masih dilakukan pengumpulan data dan keterangan.

Penyidik telah memeriksa 30 saksi, termasuk Kadis LHP Lucia Isaac, Kabid Persampahan, Frangky Ma­hu­lette dan Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) Yani Talabessy serta sejumlah sopir angkutan sampah.

Pemeriksaan terhadap kadis LHP  dilakukan Senin (5/4). Selanjutnya jaksa meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan gelar perkara dan me­nemukan bukti-bukti yang kuat.

Informasi diperoleh Siwalima, anggaran BBM sebesar Rp 9 miliar diduga tidak masuk ke kas daerah tetapi ke kantong-kantong pribadi.

Kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan sistim shiif pada setiap mobil sampah, namun sayangnya kebijakan itu hanya akal-akalan untuk meraup keuntungan.

“Misalnya mobil A punya 3 shift, pertama untuk mobil 05-09 di lokasi A. Kedua 11-13 di lokasi B dan tiga, 15-18 lokasi C. dari 3 shift itu supir Cuma dapat biaya BBM untuk 2 shif saja,” jelas sumber di Pemkot Ambon kepada Siwalima, Rabu (14/4).

Kata sumber yang enggan nama­nya dikorankan ini, kebijakan ini diduga dilakukan oleh Kabid Per­sampahan tetapi diketahui Kadis, Lucia Izaac.

Sumber ini juga menjelaskan, sistim ini diduga sudah berlangsung lama, karena bukan saja tahun 2019 yang ditemukan jaksa dana raib, tetapi diduga terjadi tahun 2018 dan 2017.

“Ini tahun 2019 yang ditemukan jaksa, ada juga tahun 2018 dan 2017. Kalau tahun 2020 itu juga jaksa sementara selidiki,” kata sumber itu.

Kepala Kejari Ambon, Frits Nalle mengungkapkan, sejumlah saksi telah diperiksa dan ditemukan ada dugaan penyimpangan anggaran BBM tahun 2019. Kasus ini dari penyelidikan telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

“Ada indikasi dugaan penyimpa­ngan penggunaan anggaran  BBM tahun 2019-2020, kita sudah gelar perkara dan berdasarkan sejumlah rangkaian penyelidikan, kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan,” jelas Kajari kepada wartawan di Kan­tor Kejari Ambon, Selasa (13/4).

Kajari menjelaskan, anggaran BBM di DLHP Kota Ambon di tahun 2019 sebagian diantaranya fiktif dengan nilai sebesar Rp 9 milliar. Indikasi penyalahgunaan anggaran ini, tidak hanya terjadi di tahun 2019, namun berlangsung hingga 2020 dengan nilai kerugian yang belum dapat dipastikan.

“Modusnya ada sebagian yang fiktif, untuk tahun 2019 anggaran fiktif nilainya Rp 9 milliar sementara 2020 masih dalam tahap pengum­pulan data,” jelasnya

Dipanggil Lagi

Setelah kasusnya naik ke penyi­di­kan, tim penyidik Kejari Ambon agen­dakan pemeriksaan sejumlah saksi diantaranya Kadis LHP, Lucia Izaac.

Kasie Intel Kejari Ambon, Jino Talakua menegaskan, pemeriksaan terhadap Kadis LHP Kota Ambon ini untuk mendalami penetapan ter­sangka.

“Prinsipnya Kepala Dinas LHP akan kembali diperiksa untuk men­dalami penetapan tersangka pada tahap penyidikan ini,” kata Talakua saat dikonfirmasi Siwalima, Rabu (14/4).

Sementara itu, Kadis LHP Lucia Izaac yang dikonformasi Siwalima di kantornya mengatakan, sementara proses hukum. “Sementara proses ya,” jelasnya singkat.

Ketika ditanyakan lagi soal dirinya akan diperiksa lagi, Lucia enggan ber­komentar lebih jauh ia hanya me­ngatakan sementara diproses. “Iya sementara proses e,” ujarnya lagi.

Kendatipun dihujani pertanyakan soal raibnya dana BBM 9 M, lagi-lagi Lucia pelit bicara, dia kembali menyebutkan sedang proses.

Dana 9 M Raib

Kejari Ambon mengusut dugaan korupsi penyimpangan penggunaan anggaran  BBM tahun 2019-2020 di Dinas Lingkungan Hidup dan Per­sampahan (DLHP) Kota Ambon.

Dana sebesar Rp 9 miliar tahun 2019 diduga raib di dinas yang di­pimpin Lucia Izaac ini. Sementara tahun 2020 masih dilakukan peng­um­pulan data oleh tim penyidik Kejari Ambon.

Kepala Kejari Ambon, Frits Nalle mengungkapkan, sejumlah saksi telah diperiksa dan ditemukan ada dugaan penyimpangan anggaran BBM tahun 2019. Kasus ini dari penyelidikan telah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

“Ada indikasi dugaan penyim­pa­ngan penggunaan anggaran  BBM tahun 2019-2020, kita sudah gelar dan berdasarkan sejumlah rangkaian penyelidikan, kasusnya sudah di­tingkatkan ke penyidikan,” jelas Kajari kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Selasa (13/4).

Kajari menjelaskan, anggaran BBM di DLHP Kota Ambon di tahun 2019 sebagian diantaranya fiktif dengan nilai sebesar Rp 9 milliar. Indikasi penyalahgunaan anggaran ini, tidak hanya terjadi di tahun 2019, namun berlangsung hingga 2020 dengan nilai kerugian yang belum dapat dipastikan.

“Modusnya ada sebagian yang fiktif, untuk tahun 2019 anggaran fiktif nilainya Rp 9 milliar sementara 2020 masih dalam tahap pengum­pulan data,” jelasnya. (S-16)