RESESI ekonomi global diperkirakan akan datang pada tahun 2023. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan.

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD menjelaskan berulang kali bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Lantas pertanyaan besar menghantui rakyat Indonesia, apakah Indonesia dapat bertahan tidak terjatuh dalam jurang resesi 2023?

Pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya, seperti krisis 1998 dan masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.

Salah satu jenis UKM yang ada di sekitar masyarakat yang bisa bertahan di resesi ekonomi

Kesadaran akan pentingnya UMKM dalam keberlangsungan ekonomi di Indonesia, harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu menggandeng pihak perbankan, swasta, serta BUMN agar semua pihak tersebut dapat membuat skema-skema permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku usaha UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa, UMKM yang dimulai dari unit-unit kecil tentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa UMKM adalah sektor yang relatif mampu bertahan kuat di masa kritis.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku  mendesak Gubernur dan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak resesi ekonomi global.

Anggota Fraksi, Halimun Saulatu meminta pemerintah daerah haruslah melakukan kebijakan-kebijakan pro terhadap masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang juga mengedepankan transparansi termasuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, pengembangan Home Industri dan UMKM.

Program pemberdayaan haruslah dilakukan agar masyarakat kecil dapat bertahan menghadapi gelombang resesi sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2023, yakni Pemantapan Ekonomi yang inklusif melalui Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Sumber Daya Manusia..

Fraksi Demokrat juga berharap program atau kegiatan serimonial yang tidak mendatangkan keuntungan eknomi bagi masyarakat namun menelan dana yang besarditinjau kembali untuk dijalankan. (*)