JAKARTA, Siwalimanews – Universitas Gadjah Mada siap bersinergi dengan Bdan Nasional Pengelolaan Perbatasan 9BNPP) dalam rangka penyempurnaan instrument Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) kecamatan lokasi prioritas maupun kunjungan ke lapangan.

Kesiapan UGM ini disampaikan Dosen Geografi UGM Prof Suratman Worosuprojo yang hadir sebagai narasumber dalam rapat pendalaman logframe evaluasi kinerja perhitungan IPKP kecamatan lokasi prioritas (Lokpri), yang digelar, yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, secara daring dan luring yang dipustakan di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Pasalnya kata Prof Suratman, IPKP kecamatan lokpri mendorong BNPP untuk dapat memiliki database yang terintegrasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Kemudian, masalah disparitas wilayah juga menjadi tugas penting bagi BNPP, maka BNPP perlu menyiapkan pemetaan tipologi geografis kecamatan lokpri dengan melakukan analisis tipologi berdasarkan lokasi geografi, kondisi medan, posisi strategis geografis, sumber daya berskala global, risiko alam, risiko keamanan, sumber daya manusia, dan orientasi kehidupan.

“Pasalnya, teori logframe sudah selaras dengan teori sebagai alat evaluasi dan monitoring, sehingga diharapkan selanjutnya BNPP dapat mendorong daerah untuk dapat melakukan penilaian secara mandiri,” ujar Suratman.

Ia juga berharap, logframe IPKP kecamatan lokpri terkait pemberian bobot, dapat dilakukan simulasi terlebih dahulu, diharapkan juga sumber data memperhatikan prinsip one map policy dan one data dengan kementerian atau lembaga terkait seperti BPS, BIG dan Kemendes PDTT.

Untuk itu, implementasi IPKP kecamatan lokpri harus dievaluasi dengan integrasi capaian PKSN dan PLBN secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM melalui training disetiap kecamatan lokpri, sehingga proses data mining tidak memakan waktu yang lama, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan pemda dan memberi mandat kepada camat untuk mengisi data melalui aplikasi berbasis web yang telah dibangun oleh Keasdepan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra.

Diharapkan data yang diperoleh dari daerah memperhatikan sumber data yang valid, sebab persepsi dasar teori dan praktik yang telah dibangun oleh BNPP sangat luar biasa. Instrumen ini telah menggambarkan pembangunan negara khususnya di kawasan perbatasan.

“Untuk itu, UGM siap untuk bersinergi dengan BNPP dalam rangka penyempurnaan instrument IPKP kecamatan lokpri dan kunjungan ke lapangan,” ujar Prof Suratman.

Sementara itu Perencana Ahli Madya (Koordinator) Dit. Regional II, Kementerian PPN/Bappenas Arief Wiroyudo yang juga hadir sebagai narasumber mengaku, IPKP kecamatan lokpri sangat penting sebagai dasar, untuk menyusun dokumen perencanaan yang salah satunya adalah, dokumen kebijakan pembangunan kawasan perbatasan serta menjadi bahan evaluasi, kebijakan intervensi, dan rujukan kementerian/lembaga dalam merencankan kebutuhan/intervensi dan menu dalam DAK di kawasan perbatasan.

“Perlu juga dikaji kembali terkait indikator yang sesuai pada tingkat lokpri, sehingga data yang diperoleh sesuai kondisi riil di kecamatan lokpri,” ujar Arief.

Akademisi UGM lainnya Agung Satriyo Nugroho mengaku, perlu dipertimbangkan indikator terkait keberadaan sistem sosial (lembaga, aktivitas, dan lain-lain) antar masyarakat lintas negara.

Untuk keselarasan antara IPKP PKSN dan IPKP kecamatan lokpri dapat mempertimbangkan variable IPKP kecamatan lokpri, yaitu pengembangan produksi sektor primer untuk pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Semakin besar hasil produksi pada kecamatan lokpri, maka akan semakin besar PKSN yang terwujud dalam bentuk Kawasan perkotaan. Parameter untuk meningkatkan produksi sektor primer dapat dilakukan dengan cara optimalisasi faktor produksi.

“Rekomendasi terkait ruang lingkup IPKP kecamatan lokpri, dari konsep awal yang terdiri dari 5 poin menjadi klasterisasi yang terdiri dari 3 aspek, yaitu standar pelayanan minimum lokpri, pengembangan perekonomian lokpri, pengelolaan unsur pertahanan dan keamanan negara di lokpri.

Sementara Deputi III BNPP Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin pada kesempatan itu juga menegaskan, perlu dikaji kembali terkait parameter dan pembobotan pertahanan dan keamanan, mengingat parameter ini sangat penting dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

‘Apabila dimungkinkan dilakukan pembobotan secara khusus untuk wilayah konflik di kawasan perbatasan, untuk itu perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait,” ucap Rahawarin.

Akademisi Universitas Papua Albertus Girik Allo mengaku, IPKP kecamatan lokpri sudah selaras dengan IPKP PKSN, karena sejumlah indikator yang terdapat di dalam IPKP kecamatan lokpri terdapat di dalam indikator IPKP PKSN.

Untuk itu, diharapkan teknik/modelling perhitungan IPKP kecamatan lokpri dapat selaras dengan IPKP PKSN, guna mempertajam teknik perhitungan dapat menggunakan pihak ketiga dengan melibatkan BPS.

Pasalnya, sampai saat ini indikator pada aspek pertahanan dan keamanan di kecamatan lokpri sangat terbatas, untuk itu perlu memperdalam informasi terkait agar mendapatkan informasi yang valid dalam menentukan indikator yang tepat dengan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pertahanan dan keamanan

Sedangkan, keasdepan infrastruktur pemerintahan pada BNPP juga mengaku, untuk aspek hankam dan pemberdayaan masyarakat, disarankan untuk menambahkan variabel/indikator terkait satuan pembinaan masyarakat/hansip dan lembaga kemasyarakatan, terkait penanganan/penanggulangan bencana.

“Ini sebagai tindak lanjut dalam rangka penguatan logframe IPKP kecamatan lokpri dan untuk mengakomodir beberapa masukan dan saran dari narasumber serta peserta rapat, maka akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan oleh tim teknis dan para pakar terkait, dengan melibatkan semua keasdepan Kedeputian III dan pakar pada minggu III di bulan Ferbruari ini.

Untuk diketahui, rapat tersebut dihadiri oleh pejabat/perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, BNPP serta para pakar dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Papua.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan antara lain, Perencana Ahli Madya (Koordinator) Dit. Regional II, Kementerian PPN/Bappenas Arief Wiroyudo, S.Kom., M.T., MPP, Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ; Prof Dr Suratman Worosuprojo, Dosen Universitas Gadjah Mada Agung Satriyo Nugroho, S.Si, M.Sc dan  Dr Albertus Girik Allo, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Papua.(S-06)