AMBON, Siwalimanews – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan perkara korupsi proyek pembangunan rumah khusus tahun 2016 pada Balai Pelaksana Penye­diaan Perumahan (BP2P) Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah.

“Nantinya dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini, maka tentu saja tim penyidik akan melibatkan ahli, “ungkap Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/4)

Ia menjelaskan, karena kasus ini merupakan pekerjaan konstruksi, maka pastinya tim penyidik akan melibatkan ahli konstruksi untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari proyek tersebut.

“Ya karena itu pekerjaan kons­truksi maka tim akan melibatkan tenaga ahli konstruksi, “jelasnya.

Kendati begitu, Aizit belum bisa memastikan ahli konstruksi dari mana yang nantinya akan dipakai oleh tim penyidik. Namun tentu penyidik akan menggunakan ahli yang profesional untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

“Belum tahu tim akan melibatkan ahli konstruksi dari pihak mana, tapi yang pasti ahli yang nanti dipakai tentunya profesional. Nanti per­kembangannya akan diinfokan lebih lanjut, “terangnya.

Ditanya kapan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk menetapkan tersangka, Aizit juga belum dapat memastikannya.

“Nanti tim penyidik yang tentukan kapan pemeriksaan dilakukan. Dan nantinya semua bukti sudah pas atau sudah kuat, maka akan dila­kukan eksphose gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya, “katanya.

Naik Penyidikan

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus milik Balai Pelaksana Penyediaan Peru­mahan (BP2P) Maluku dari penye­lidikan ke penyidikan.

Proyek mangkrak yang dikerjakan tahun 2016 ini dikhususnya di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp6,3 miliar.

Setelah memeriksa secara intens sejumlah saksi-saksi proyek meng­krak selama 7 tahun milik BP2P akhirnya memiliki cukup bukti kuat untuk meningkatkan ke penyidikan.

Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menyebutkan, peningkatan kasus ini dari penye­lidikan ke penyidikan, setelah tim penyelidik menggali berbagai keterangan dari sejumlah pihak.

“Kasusnya sudah selesai pe­nyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mana hal itu dilakukan sejak Minggu lalu, “ung­kap Latuconsina kepada Siwalima di ruang kerjanya, pekan lalu.

Ia mengatakan, setelah ditahap penyidikan, nantinya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.

“Nanti akan dilakukan pemerik­saan terhadap saksi-saksi untuk menggali informasi lebih lanjut, “terangnya.

Kendati begitu, ia belum menge­tahui secara pasti kapan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus itu akan dilakukan. Yang pasti, penyidik akan menyusun agenda pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.

“Nanti penyidik yang tentukan agenda pemeriksaan. Ditunggu saja nanti akan disampaikan apabila ada pemeriksaan atau informasi terbaru dari penanganan perkara ini,” katanya.

Jaksa Sasar Kasatker

Jaksa mulai memeriksa Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Provinsi Maluku.

Dia digarap jaksa terkait proyek pembangunan perumahan khusus bagi aparat TNI/Polri di daerah rawan konflik tahun 2016, Rabu (24/1).

Setelah intens memeriksa 10 saksi selama dua haru berturut-turut, giliran penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku menyasar PP, Kepala Satuan Kerja BP2P Provinsi Maluku tahun 2018-2019.

Selain Kasatker, jaksa juga memeriksa dua saksi lainnya yaitu, ARS selaku pelaksana dari penyedia PT Karya Utama dan MIL sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2016.

“Hari ini, Rabu (24/1) tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang terkait pekerjaan. Pembangunan Rumah Khusus pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016, yang saat ini menjadi BP2P Provinsi Maluku,” jelas Plt. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P Latuconsina dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (24/1).

Latuconsina mengungkapkan, para saksi yang dimintai keterangan ini terkait keterlibatan atau penge­tahuannya tentang pekerjaan pem­bangunan rumah khusus tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pembangunan proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri sebanyak 22 unit di Kabupaten Maluku Tengah dan 2 unit di Kabupaten Seram Bagian Barat, bersumber dari APBN dengan nilai proyek sebesar Rp6.180.268.000,-

“Sampai dengan hari ini, tim jaksa penyelidik telah melakukan peme­riksaan terhadap 13 orang terkait perkara dimaksud. Sebelumnya pada hari Senin (22/1) tim jaksa memeriksa 5 orang yaitu AP selaku PPK, DS/Direktur CV Karya Utama selaku penyedia, JN/Direktur CV Prima Konsultan selaku konsultan pengawas, IM selaku Bendahara BP2P dan NMH selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,” sebut Latuconsina.

Sementara pada Selasa (23/1) lanjut Latuconsia, tim jaksa memeriksa terhadap 5 orang yaitu FP, LJP, MHS, JMF dan DHR masing-masing sebagai ketua dan anggota PPHP pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016.

Latuconsina menegaskan, tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap, dugaan tindak pidana korupsi dalam. pekerjaan Pembangu­nan Rumah Khusus BP2P Maluku tahun 2016.

“Perkembangan selanjutnya me­ngenai penanganan perkara ini akan diinformasikan kemudian,” tutur­nya.

Mangkrak

Kejaksaan Tinggi Maluku mem­bidik proyek pembangunan rumah khusus bagi aparat TNI dan Polri di daerah rawan konflik, yang tak tuntas dikerjakan sejak tahun 2016.

Padahal, proyek milik BP2P Maluku di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp6,1 miliar.

Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri tersebut hingga kini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.

Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan pena­nganannya dari intelijen ke pidana khusus.

Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata kolo, Elpaputih, Samasuru, dan Desa Loki.

Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan rumah khusus bagi TNI dan Polri itu berada di Desa Mamala dan Morela.

Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen.

Mantan Kasi Pidsus Kejati Ma­luku, Wahyudi Kareba sebelumnya mengatakan, penanganan penye­lidikan dari Intel ke Pidsus sudah pasti ada bukti dan fakta yang cu­kup, sehingga kasus ini dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Menurut dia, pihak Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P.

“Pada dasarnya penyidik ketika melimpahkan karena ada cukup alat bukti, nah dalam kasus ini pihak-pihak terkait yang dipanggil saat penyelidikan di tingkat bidang intel untuk dimintai klarifikasi yaitu kepala Satker SNPT Atau sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP, serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P,” sebutnya.(S-29)