AMBON, Siwalimanews – Proyek air bersih yang mangkrak di Pulau Haruku, disi­nyalir di­kerjakan oleh makelar proyek, dengan peru­sahaan pinjaman. Nama lembaga negara dibawa-bawa.

Bermodalkan perusa­haan pinjaman, proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, dikerjakan oleh makelar proyek.

Fais, begitu sang make­lar beken dipanggil. Ko­non Fais ini adalah orang dekat pejabat yang meng­urus dan mengawal selu­ruh proses di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Adapun perusahaan yang menggarap proyek ini adalah PT Ku­suma Jaya Abadi Construction, yang beralamat di Jalan Sumber Wuni Indah A-30/34 Lawang, Kabu­pa­ten Malang, Jawa Ti­mur.

Menurut sumber Siwa­lima, perusahaan tersebut sengaja dipinjam Fais untuk me­menuhi persyaratan lelang. Kepada Siwalima Sabtu (29/5), sum­­ber itu mengaku kalau Fais sendiri yang turun langsung dan aktif berkomu­nikasi dengan para pejabat PU.

“Seluruh pengurusan dilakukan oleh Fais, mulai dari tender sampai dengan urusan pencairan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis ini.

Masih kata sumber itu, untuk memperlancar prosesnya, Fais se­lalu membawa-bawa nama pejabat Badan Pemeriksa Keuangan. “Dia selalu membawa nama pejabat BPK, termasuk dalam proses pencairan,” tambah sumber tadi.

Fais sendiri sangat tertutup dan tak menjawab panggilan telepon mau­pun pesan singkat yang dikirim pa­danya. Padahal awalnya Fais ber­ko­munikasi dengan Siwalima, namun saat mengetahui hendak dikonfron­tir soal air bersih di Pulau Haruku, Fais tak pernah menjawab lagi pa­nggilan dan pesan singkat yang dikirim.

Mengenai nama BPK yang selalu dicatut Fais, Kepala Sub Bagian Hu­mas dan Tata Usaha BPK Maluku, Ruben Sidabutar mengatakan, BPK tidak pernah punya kepentingan dan tidak memiliki peranan untuk terlibat dalam proses di SMI, apalagi soal kerja air bersih yang ada di Pulau Haruku.

“Kita tidak ada mencampuri urusan dimaksud,” ujar Sidabutar kepada Siwalima, Minggu (30/5) melalui pesan singkat.

Kongkalikong

Akademisi Hukum Unpatti, Diba Wadjo menegaskan, Dinas PU Malu­ku seharusnya bertanggung jawab terhadap proyek air bersih di Pulau Haruku yang hingga kini tidak selesai dikerjakan.

“Sebenarnya Dinas PUPR harus bertanggungjawab dengan menge­jar kontraktor agar menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kon­trak,” ujar Wadjo melalui telepon selulernya, Jumat (28/5), sebagai­mana dilansir Siwalima.

Menurutnya, dalam pertanggung­jawaban hukum, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan sesuai de­ngan kontrak, sebab jika tidak, maka telah terjadi indikasi korupsi. Apa­lagi anggaran yang dicairkan cukup besar, sedangkan pekerjaan yang dilakukan tidak berbanding lurus.

Menurut dia, semestinya, Dinas PUPR Maluku lebih berhati-hati da­lam mencairkan anggaran bagi kon­traktor, jika pekerjaan yang dilaku­kan tidak sesuai, agar tidak terjadi persoalan, bukan sebaliknya pencai­ran dilakukan tanpa melihat peker­jaan di lapangan.

Jika melihat persoalan yang ada, tambahnya, maka baik Dinas PU maupun kontraktor dapat diproses hukum, sebab keduanya tidak mela­kukan tugas dengan baik.

“Ini bisa diproses hukum, karena ada indikasi korupsi, masa uang sudah terima baru pekerjaan tak jelas,” tegas Wadjo.

Selain itu, Wadjo juga menya­yang­kan sikap Dinas PU yang tidak trans­paran kepada masyarakat ter­kait dengan persoalan ini.

“Tidak boleh putar-putar, sebab pekerjaan saja belum selesai. Ini pasti ada kongkalikong antara kon­traktor dan dinas. Pasti ada kalau mereka tidak memberikan penjelasan  pasti ada apa-apa,” cetusnya.

Mangkrak

Seperti diberitakan, Tahun 2020 lalu, Dinas PU Maluku merancang pro­yek Air Bersih di Pulau Haruku, yang tersebar di beberapa desa, se­perti Kailolo, Pelauw, Rohomoni, Aboru dan Wasu.

Anggaran yang disiapkan pun tak tanggung-tanggung.

Seperti dilansir laman www.lpse. malukuprov.go.id, pagu proyek tersebut sebesar Rp. 13 miliar, yang bersumber dari pinjaman PT SMI.

PT Kusuma Jaya Abadi Construc­ti­on, ditetapkan sebagai pemenang le­lang, dengan nilai Rp. 12.483. 909.041.36.

Sesuai kontrak, seluruh item peker­jaan harus mulai dilaksanakan tang­gal 3 Desember 2020 dan berakhir pada 31 Desember 2020. Kontrak­tor­nya sendiri sudah diberi uang muka, sebelum kerja sebesar 20 persen.

Tak cukup sampai di situ, mereka kemudian diberi tambahan dana sebesar 30 persen, sehingga total men­jadi 50 persen. Betul-betul aneh. Sebelum bekerja apa-apa, kontraktor spesial ini sudah diberi modal Rp. Rp. 6,2 miliar.

Bahkan belum lama ini, sang kon­traktor juga sudah mencairkan ter­min 75 persen, sebesar Rp. 3.120. 997.250.

Sumber Siwalima di Pemprov Ma­luku mengatakan, pencairan terse­but dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021. Termin 75 persen baru dicair­kan sebelum lebaran, tanggal 17 Mei,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu.

Dengan demikian, hingga saat ini tercatat sudah Rp. 9,3 miliar yang dige­lontorkan Pemprov untuk membiayai proyek mangkrak ini.

Sesuai pantauan lapangan, fisik proyek yang sudah selesai dikerja­kan, tidak lebih dari 25 persen.

Detail Kerja

Sesuai kontrak, kontraktor diha­rus­kan mengerjakan dua sumur di Kailolo, dua sumur di Pelau dan dua sumur lainnya di Namaa dan Naira.

Dua lokasi yang sudah ditetapkan sebagai lokasi penggalian sumur di Kailolo terletak di kompleks Sekolah Dasar dan di dekat Kramat.

Dua sumur lain yang digali di Kailolo juga belum selesai dikerjakan dan hanya berbentuk lubang pe­nge­boran yang ditutup karung plastik.

Selain sumur, kontraktor juga diharuskan membangun dua bak penampung yang masing-masing berkapasitas 100M3. Namun hingga kini hanya ada satu bak penampung yang dibangun, itupun masih belum rampung pengerjaannya.

Di Pelauw, titik penggalian sumur ada di belakang kantor Camat Pe­lauw, dimana kontraktor hanya me­nggali sumur yang belum selesai dikerjakan. Sedangkan dua bak pe­nam­pung yang berkapasitas 100M3, sama sekali belum dibangun.

Dari pantauan di lapangan, dike­tahui kegiatan pengerjaan sudah lebih dari satu bulan terhenti. Bebe­rapa warga desa yang ditemui Siwa­lima Selasa (25/5) mengaku kalau seluruh tukang yang mengerjakan proyek tersebut sudah pulang sebe­lum bulan puasa lalu.

Tak Masuk Rohomoni

Staf pemerintah Negeri Rohomoni Rais membenarkan kalau awalnya sesuai rencana akan ada pemba­ngunan air bersih di desanya. Walau begitu, sampai saat ini proyek ter­sebut tidak ada.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rizal mengatakan, sekitar sebulan lalu, kontraktor yang akan mengerjakan sumur bor untuk ke­butuhan air bersih di desanya sudah memasang alat bor dan peralatan lainnya di lokasi pengeboran.

“Mereka pasang cuma sekitar se­bulan yang lalu, kemudian alat itu dicabut dan dibawa pergi entah kemana, kami tidak tahu alasan apa sehingga tidak jadi dibor airnya,” kesal rizal.

Dirinya mengaku sesuai dengan pe­rencanaan pembangunan air ber­sih di Pulau Haruku dengan meng­gunakan dana SMI itu dibangun sumur bor selain di Desa Rohomoni, juga di Pelauw, Kailolo termasuk di Aboru.

“Yang di desa lain sudah jalan tetapi, kami tidak, peralatan sudah dicabut,” jelasnya.

Sampai sekarang pun pihaknya belum mendapat konfirmasi dari dinas PUPR Maluku terkait alasan apa proses pembangunan batal di­laksanakan.

Akui Belum Selesai

Sekertaris Camat Pulau Haruku, Ali Latuconsina yang dikonfirmasi Siwalima membenarkan proyek air bersih di Pulau Haruku khususnya di Pelauw dan Kailolo belum selesai dikerjakan.

“Kalau untuk pengeboran sudah selesai, tetapi kalau pekerjaan lanju­tan belum selesai, panel surya bak penampung itu belum dikerjakan, mesin pompa belum dilaksanakan,” jelas Latuconsina kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (26/5) lalu.

Menurutnya, proyek air bersih di Pulau Haruku dikerjakan tidak ada papan proyek, sehingga pekerjaan yang sudah harus diselesaikan na­mun belum diselesaikan.

“Ini dari akhir tahun lalu, mestinya sudah harus selesai sehingga mas­yarakat sudah bisa manfaatkan teta­pi belum. Para pekerja dari luar dan mereka sudah pulang di sebelum puasa, dan belum balik. Sehingga be­lum ada pekerjaan lanjutan,” ujarnya.

Ia berharap, pekerjaan proyek air bersih ini bisa diselesaikan dan masyarakat bisa memanfaatkan.

“Harapan besar proyek ini harus segera dilanjutkan dan diselesaikan biar masyarakat bisa memanfaatkan proyek ini,” jelasnya singkat.

Hingga berita ini naik cetak, PT Kusuma Jaya Abadi Construction tak berhasil dikonfirmasi, lantaran telepon kantornya bernada sibuk. (S-50)