AMBON, Siwalimanews – Direktur Maluku Crisis Center Ikhsan Tualeka mengecam aksi anarkis yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Pemprov Maluku saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa warga buru terkait pemberlakuan rapid antigen di Kantor Gubernur, Selasa (4/5) kemarin.

Pasalnya, sejumlah aktivis dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijkan pemprov yang memberlakukan rapid antigen kepada masyarakat yang hendak menuju ke Pulau Buru dipukuli oleh anggota Satpol PP.

“Aksi pemukulan inis empat viral di media sosial, ini menjukan bahwa buruknya sosialisasi program atau kebijakan pemprov kepada masyarakat,” ucap Tualeka dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (5/5) .

Selain itu, kejadian ini juga terjadi menunjukan bahwa, buruknya komunikasi yang persuasif dari pemprov kepada peserta aksi dan buruknya mentalitas ASN, yang belum menyadari dan belum mampu memposisikan diri sebagai pelayan publik.

Padahal semestinya, semua pihak dapat menghindari bentrok dan aksi kekerasan, apalagi di bulan Ramadhan ini.

Setiap pelaku kekerasan harus ditindak dan diberi sanksi, terutama secara internal birokrasi, agar tak jadi preseden buruk dan mengancam kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat.

“Insiden ini juga mesti menjadi bahan evaluasi terhadap prosedur pengamanan di Kantor Gubernur, karena dalam catatan MCC, ini sudah menjadi peristiwa yang berulang. Tak ada demokrasi tanpa ada partisipasi, dan menyampaikan pendapat di depan umum adalah bentuk nyata dari partisipasi itu,” tandas Tualeka. (S-31)