AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DP­RD Maluku mem­be­rikan peringa­tan keras kepada Dinas Kesehatan lantaran pemba­yaran tambahan peng­hasilan pegawai (TPP) bagi ASN belum dise­lesaikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Wellem Daniel Kurnala meng­ungkapkan per­soalan TPP ASN di rumah sakit te­lah menjadi atensi khusus.

Bahkan pihak­nya telah berkoordinasi dengan Badan Kepega­wai Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dengan proses pembayaran dan disampaikan tidak ada masalah.

“Mau alasan apa lagi, saya sampai sudah tanyakan di BPKAD soal uang ternyata uangnya ada, lalu mau tunda  apa lagi,” kesal Kurnala.

Menurutnya, jika Dinas Kese­hatan merasa belum dibayarkan TPP karena persoalan administrasi absensi maka alasan ini tidak tepat.

Baca Juga: Bonus Jumbo di Bank Maluku, Segera Copot Direksi

Pasalnya, absensi ASN di Kota Ambon telah menggunakan sistem informasi yang mempermudah proses administrasi pengusulan pembayaran TPP selama bulan November dan Desember.

Atas persoalan ini, Kurnala mengaku telah memberikan kesem­patan kepada Dinas Kesehatan Maluku agar dalam waktu dekat segera dilakukan pembayaran TPP.

“Dalam Minggu ini saja sudah harus diselesaikan masalah ini, jangan lama-lama,” tegasnya.

Kurnala memastikan pihaknya akan mengawal terus persoalan TPP hingga dibayarkan kepada ASN rumah sakit dibawah Pemerintah Provinsi Maluku..

Merespon peringatan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini, Kepala Dinas Yesehatan Yan Aslian Noor berjanji akan menindaklanjuti penyelesaian TPP ASN.

“Segara kami tindaklanjuti,” ujar Yan saat dihubungi Kurnala, Selasa (21/1).

Terkendala di BPKAD

Seperti diberitakan sebelumnya, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai disejumlah rumah sakit ternyata terkendala di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku.

Kendala ini terungkap dari hasil koordinasi antara Sekretaris Komisi IV Wellem Daniel Kurnala dengan Plt Direktur RSUD Haulussy, Novita Nikijuluw.

“Betul jadi ada satu bulan yang belum dibayar tapi terkendala di BPKAD,” ujar Nikijuluw saat dihubungi Kurnala melalui telepon selulernya, Rabu (8/1).

Masalah TPP yang belum dibayarkan tersebut, lanjut Nikijuluw telah dilaporkan kepada Plt Kadis Kesehatan, Yan Aslian Noor.

“Kemarin saya sudah sampaikan ke pak kadis, pada saat rapat koordinasi awal katakan kita punya anggaran belum disalurkan oleh BKAD Setda Maluku,” jelas Nikijuluw.

Mendengar keterangan Plt Direktur RSUD Haulussy tersebut, Kurnala langsung menghubungi Plt  Kadis Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor.

Yan juga mengemukakan jika anggaran TPP ASN di rumah sakit tersebut telah diusulkan ke BPKAD Maluku tetapi belum diselesaikan.

“Kita sudah sampaikan ke BPKAD tapi belum dibayarkan, untuk tahun ini kita mesti tanyakan kepada Bapeda sama Pa Anton, “ kata Yan melalui telepon selulernya kepada Kurnala.

Tak puas dengan penjelasan Plt Kadis Kesehatan, Kurnala langsung menghubungi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Maluku, Rudi Waras.

Melalui sambungan telepon, Rudi mengaku jika pembayaran TPP belum dilakukan khusus bagi RSUD Haulussy lantaran ada kesalahan teknis.

“Kemarin itu ada kesalahan teknis tapi khusus untuk RSUD Haulussy Ambon mereka masih kurang pengadaan satu bulan, jika dibandingkan dengan yang lainnya, jadi dibayarkan kurang satu bulan, “ ungkap Rudi.

Rudi pun berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan menyelesaikan pembayaran TPP kepada ASN di rumah sakit.

Kurnala pun mengingatkan Kepala BPKAD dan Kadinkes supaya terus melakukan komunikasi agar hak ASN tersebut segera diselesaikan. (S-20)