Rupa Terminal Mardika  tak lagi berfungsi sebagai tempat turun dan naik penumpang. Begitupun angkot tak lagi parkir di terminal kebanggaan masyarakat Kota Ambon ini. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di dalam areal terminal tak terelakan. Sopir angkot pusing. Mau parkir kendaraan saja susah. PKL monopoli areal terminal.

Alhasil sopir-sopir angkot menyerah. Daripada pusing ladeni PKL, mereka lebih memilih tak lagi mangkal di areal terminal. Mirisnya, meski tak beraktivitas di dalam terminal, petugas Dishub Kota Ambon tetap menagih retribusi.

Para sopir mengeluh. Kata mereka PKL saat ini sudah menguasai terminal lantaran dipelihara Dishub. Pemandangan ini sudah berlangsung setahun lamanya, tapi Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan hanya menutup mata.

Lokasi terminal terkesan telah beralih fungsi. Setiap sisi didalam terminal telah didirikan lapak-lapak PKL, yang kemudian bertujuan untuk menjual setiap barang dagangannya. Aktivitas PKL di dalam terminal sejak pukul 07.00  WIT sampai tengah malam. Bayangkan, pemerintah kota tak peduli, yang penting duit masuk ke kantong oknum dishub.

Penataan terminal ini sudah digaungkan pemerintah kota sejak 2020 dengan alasan revitalisasi Pasar Mardika.Tapi, pemerintah kota hanya tinggal janji. Ketidakmampuan dalam mengendalikan pedagang di pasar berimbas juga kepada terminal.

Alhasil, pedagang berimigrasi ke areal terminal. Bukannya angkot yang parkir, tapi lapak-lapak berdiri tegak hampir menutupi terminal. Lautan manusia berjubel mengurung dagangan PKL.

Angkot berupaya  hendak masuk tapi tak jadi. Barang dagangan sudah berjejer menutupi ubin terminal. Belum lagi lapak-lapak, sehingga areal menjadi sempit. Sopir angkot menjerit, tapi siapa yang mau mendengarnya.

Kadang nampak petugas Dishub melakukan ronda, tapi hanya sebentar lalu pergi entah kemana. Sejumlah sopir angkot baik Kudamati, Air Salobar, LIN I dan LIN III mengeluhkan ketidakmampuan pemerintah mengatur PKL.

Mereka berseloroh, lebih baik jangan ada lagi terminal. Jadikan saja terminal tempat beraktivitas bagi PKL. Percuma ada petugas, tapi tidak mampu mengatur PKL. Ada juga asumsi lain, dimana para sopir ini meyakini kalau ada upeti lebih diberikan pedagang kepada petugas lapangan.

Pemerintah Kota Ambon harus tegas menyikapi semrawutnya Terminal Mardika. Banyak penghargaan yang diterima pemerintah kota dalam hal pelayanan publik, tapi disisi lain tidak sebanding dengan fakta di lapangan.

Jalan, trotoar dan parkiran dibenahi, tapi terminal saja semrawut percuma. Angkot beroperasi tapi tidak ada tempat yang layak untuk parkir menurunkan dan menaikan penumpang

Apapun kebijakan pemerintah, rakyat kecil yang merasakan imbas dari kebijakan yang tidak pro rakyat itu. Pemimpin di kota ini terus menggelorakan keindahan dan  kebersihan. Tapi berbanding terbalik dengan fakta bahwa terminal saja  semrawut.

Kita berharap penataan Terminal Mardika segera dilakukan dan fungsinya dikembalikan, agar sopir-sopir angkot di kota ini tak lagi mengeluh. (**)