AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dibawah komando Murad Ismail dan Bernabas Natanel Orno, dinilai paling terburuk saat ini dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya.

Tudingan ini dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku Anos Yeremias kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (17/11) merespon keterlambatan pemprov dalam menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD 2024.

Anos menjelaskan, walaupun pemprov telah menyerahkan dokumen KUA-PPAS, tetapi mestinya diserahkan pada awal November lalu, artinya pemprov sudah sangat terlambat menyerahkan dokumen ini.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS yang terlambat, ini menjawab penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini tentang kepemimpinan pemerintahan Murad-Orno lebih buruk dari pemerintahan sebelum-sebelumnya.

“Ini membuktikan bahwa, diakhir kepemimpinan ini ternyata memang  lebih buruk saat ini dari pemerintahan sebelum-sebelumnya dan Ini menjadi catatan serius,” tegas Anos.

Anos menduga, keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD 2024, diakibatkan kelalaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan dokumen dimaksud, sebab waktu yang tersedia cukup lama.

Keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS harus diikuti dengan keseriusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menghadiri seluruh proses pembahasan APBD hingga tuntas.

Apalagi, fakta membuktikan bahwa, selama ini TAPD sering kali mangkir ketika diundang DPRD untuk membahas APBD, padahal itu merupakan kewajiban mereka untuk hadir dalam setiap pembahasan.

“Kita ingatkan TAPD untuk taat terhadap setiap mekanisme yang berjalan, artinya wajib hadir dalam setiap pembahasan, agar APBD dapat tuntas dibahas sesuai waktu yang dberikan sampai 30 November,” pinta Anos.(S-20)