AMBON, Siwalimanews – Pasca hengkangnya KMP Garda Maritim 5 yang beroperasi pada lintasan Ambon-Namlea pulang pergi, Pemerintah Provinsi Maluku diingatkan agar menjamin pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Pulau Buru.

Pasalnya, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penumpang Ambon menuju Pulau Buru atau sebaliknya pasti mengalami lonjakan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan perkiraan Balai Pengelola Transportasi Darat Klas II Maluku, dimana penumpang Ambon menuju Pulau Buru diperkirakan akan mencapai 4 ribu lebih di tahun 2023.

“Lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi di Natal dan Tahun Baru ini, sesungguhnya harus diikuti dengan pelayanan kepada masyarakat Pulau Buru yang menggunakan jasa kapal Ferry,” ujar anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan Michael Tasaney kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Senin (18/12).

Menurutnya, pasca hengkangnya KMP Garda Maritim 5, telah menimbulkan keraguan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan. Sebab, sejak keberadaan KMP Garda Maritim 5 tiga tahun lalu, telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa adanya pembedaan.

“Kalau memang KMP Garda Maritim 5 sudah tidak lagi beroperasi karena keinginan pemerintah provinsi, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin bahwa, KMP yang nantinya beroperasi di lintasan Ambon -Namlea akan menerapkan standar yang sama dengan Garda Maritim,” tegasnya.

Tasaney mengaku, jika operator kapal, baik panca karya maupun ASDP memang harus mengejar profit, tetapi tidak tidak boleh menyepelekan pelayanan kepada masyarakat Pulau Buru. Untuk itu, hal ini perlu diingatkan ke pemerintah provinsi,  agar menjamin setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

“Kenapa ini di pemprov, karena tranportasi lintas kabupaten dan Kota itu tanggungjawabnya adalah Dinas Perhubungan provinsi, jadi kami minta hal-hal itu dapat perhatikan,” tandasnya.(S-20)