AMBON, Siwalimanews – Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun, minta Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat memberikan perhatian, guna menangani dampak bentrok dari dua kelompok pemuda yang terjadi beberapa waktu lalu.

Permintaan Bupati Malra ini disampaikan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, usai melakukan pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (3/8) dalam rangka membicarakan penanganan konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Bupati mengaku, bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap semua stakeholder yang telah membantu proses pendamaian konflik sosial disana, baik TNI, Polri maupun pemprov, termasuk dukungan media.

Namun, konflik sosial yang terjadi pada beberapa Ohoi telah membawa dampak yang mestinya ditangani dan membutuhkan perhatian pemprov melalui dukungan anggaran.

“Kalau anggaran kita coba untuk membagi dan menyampaikan, karena saya menganggap bahwa pemerintah provinsi ini rakyatnya ada di 11 kabupaten dan kota, termasuk di Maluku Tenggara, maka harus ada kepedulian sedikit, dan saya yakin gubernur pasti peduli,” ujar bupati.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kata bupati, menganggap penting untuk melaporkan dampak akibat konflik sosial beserta kerugiannya, tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada pemerintah pusat.

“Jadi saya lapor ke gubernur dulu, nanti gubernur yang meneruskannya untuk diatasi,” ucap bupati.

Menurutnya, jika DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I telah menyetujui dukungan anggaran guna penanganan dampak konflik sosial di sana, maka hal itu menjadi kekuatan bagi Pemkab Malra untuk mendapatkan bantuan dari pemprov.

“Kalau DPRD sudah setuju, maka tinggal sekda menganggarkan dalam perubahan anggaran nantinya,” ucap bupati.

Terkait dengan salah satu warga Maluku Tenggara yang sedang dirawat di RSUP Leimena, bupati mengaku, pihaknya akan menyelesaikan proses administrasinya, agar warga tersebut dapat kembali pulang.

Semua yang dilakukan pemkab Malra ini, dalam rangka memberikan perhatian terhadap masyarakat, sehingga dapat meredakan emosi masyarakat. Pasalnya, untuk menyelesaikan konflik sosial, membutuhkan energi dan hati, agar konflik dapat diredam. (S-20)