AMBON, Siwalimanes – Ribuan penambang ile­gal dibiarkan bercokol di Gu­nung Nona. Kapolda Maluku, Irjen Royke Lumowa marah besar, karena Kapolres Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati, mengaku tak tahu.

Kapolda memberikan teguran keras kepada Kertapati yang baru setahun menjadi Kapolres Buru itu, menggantikan AKBP Aditya Budi Satrio.

Kapolda pantas marah. Sebab penertiban dan pembersihan penambang ilegal dari tambang Gunung Botak dan sekitarnya menjadi prioritas. Bahkan be­berapa kali, kapolda memimpin langsung pembersihan itu.

Setelah Gunung Botak dan Gogorea bersih, ribuan penam­bang ilegal menduduki tambang Gunung  Nona, yang menurut infor­masi, kandungan emasnya lebih bagus. Anehnya, sama sekali tidak diketahui oleh kapolres.

Amarah kapolda  berbuntut pada pencopotan empat pejabat Polres Buru. Mereka yang dicopot masing-masing Kabag Ops Polres Buru AKP Muhammad Bambang Surya.  Ia dimutasikan sebagai Kasubbag Pakatkerma Bagkerma Roops Polda Maluku. Jabatan yang ditinggalkan Surya diisi AKP Ruben Menteng Humbang Sihombing yang sebe­lumnya menjabat Kasi Sidik Dit Polairut Polda Maluku.

Kemudian Kasat Reskrim AKP Senja Pratama. Ia dimutasikan seba­gai Bhayangkara Administrasi Pe­nyelia bidang Subdit 1 Ditreskrim­sus Polda Maluku. Penggantinya, AKP Uspril Waler Futwembun, yang sebelumnya menjabat Kasubbag Renmin Ditreskrimsus Polda Ma­luku.

Selanjutnya, Kasat Intelkam AKP Robby Hehanussa dimutasikan sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 2 Ditintel­kam  Polda Maluku. Penggantinya, Iptu Sirilus Atajalim, yang sebelum­nya menjabat PS Panit 3 Subdit 2 Ditintelkam Polda Maluku.

Berikutnya, Kapolsek Waeapo Ipda Rizki Arif Prabowo dimutasikan sebagai Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 1 Ditintel­kam Polda Maluku. Posisi yang diting­galkan diisi oleh Ipda Andi Erwin Poleonro, yang sebelumnya menjabat Kaurren Subbagrenrim Ditreskrimum Polda Maluku.

Mutasi yang dilakukan berdasar­kan STR/187/IX/KEP/2019, Jumat 6 September 2019 tentang pember­hen­tian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Maluku.

Kapolda saat dikonfirmasi Siwa­lima, usai menghadiri syukuran HUT GMP ke-84 di Baileo Oikumene Ambon, Jumat (6/9), membenarkan pen­co­potan keempat pejabat Polres Buru itu.

Ia menegaskan, pencopotan ada­lah sanksi berat bagi anak buah yang tidak peka dan membiarkan pe­nambang liar beraktifitas di tambang Gunung Gona.

“Saya tegur di sana pejabat yang lalai, karena tidak peka. Kapolsek saya ganti dan beberapa perwira di sana saya ganti, yang bertanggung­ jawab untuk itu saya ganti. Polsek, kasat serse, kasat intel, KBO. Itu hu­kuman  dan itu ganjarannya. Itu resi­konya,” tandasnya.

Kapolda mengaku, sudah mengi­rim 15 personil untuk membantu melakukan penertiban areal tam­bang Gunung Nona.

“Saya bersama dengan pangdam tadi malam sudah koordinasi segera ditertibkan. Saya sudah laporkan ke gubernur juga. Kita setengah mati mempertahankan gunung botak  dan sekitarnya tiba-tiba ada di sana. Tim sudah turun kemarin sudah ada 15 orang personil diturunkan,” tegas­nya.

Kapolda juga mengaku sudah men­da­patkan data tentang penam­bang ilegal di  Gunung Nona, terma­suk peng­gunaan merkuri.

“Saya sudah dapat datanya. Itu tidak  boleh dan ditertibkan, karena itu merkuri semua. Merusak sungai. Merusak lingkungan,  itu saya kon­sen jadi kalau ada yang ilegal yang tidak disentuh polisi, saya pasti marah,” tegasnya lagi.

Saat ditanya soal Kapolres Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati yang tidak diberi sanksi, kapolda tak menanggapinya.

“Soal kapolres itu dia akui baru tahu, saya tidak tahu kenapa juga dia baru tahu, yang jelas sudah saya lihat langsung ke lapangan jelas ada. Semua saya beri sanksi. Dari yang paling bawah yang dekat naik ke atas,” tandasnya.

Bercokol

Seperti diberitakan, lebih dari 1000 orang saat ini melakukan aktifitas penambangan tanpa izin di kawasan yang penuh dengan sumber panas dan gas bumi di Gunung Nona, yang terhampar di belakang Desa Metar dan Wapsalit, Kecamatan Lolong­cuba, Kabupaten Buru.

Informasi yang diperoleh Siwa­lima Selasa (3/9) menyebutkan, ba­han kimia berbahaya merkuri digu­nakan untuk mengolah dan memur­ni­kan emas di lokasi tambang Gu­nung Nona.

Fatalnya lagi, sisa limbah peng­ola­han emas yang bercampur mer­kuri ini, dibuang langsung ke Sungai Waehe­dan yang sumber airnya ma­suk ke salah satu bendungan di Waeapo.

Bukan hanya limbah bercampur merkuri yang dibuang ke sungai, tapi lumpur-lumpur aktifitas tam­bang juga dibuang ke sana.

Akibatnya, air Sungai Waehedan menjadi keruh dan kekeruhan air yang bercampur lumpur dan sisa limbah merkuri ini ikut masuk sampai ke saluran irigasi di persawahan di desa-desa terdekat.

“Dikhawatirkan air yang mengairi sawah terkontaminasi merkuri, se­hingga berpengaruh pada tanaman padi maupun palawija para petani yang menggunakan air dari saluran irigasi tersebut,” ungkap sumber yang meminta namanya tak diko­rankan.

Selain itu, di Gunung Nona dite­mukan aktifitas domping sebanyak 10 unit, tembak larut 30 unit, dan ada jug penggalian manual kodok-kodok dan sistim karpet.

“Pengolahan emas metode tromol yang menggunakan merkuri atau air raksa di lokasi tambang Emas Gu­nung Nona lebih dari 50 unit tro­mol,” beber sumber tersebut.

Ia menyebutkan, panambang liar di Gunung Nona ada juga dari ma­syarakat lokal. Namun yang ter­banyak berasal dari luar Maluku, yakni Makassar, Bugis, Sultra, Sulut, Tasikmalaya, dan Ternate. “Jumlah­nya sudah lebih dari seribuan pe­nambang,” ujarnya.

Ngaku tak Tahu

Kendati berada di wilayah tugas­nya, namun anehnya Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Purnama Kerta­pati mengaku, tak tahu aktifitas ribuan penambang liar itu.

Ketika dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, Rabu siang (4/10), Ker­tapati balik menanyai wartawan soal kebenaran info itu. “Ini A-1 ? Oke akan saya chek,” balasnya.

Setelah melihat bukti-bukti yang dikirim wartawan, Kertapati kembali menegaskan akan menindak lan­jutinya dengan menurunkan bawa­hannya melakukan pengecekan ke Gunung Nona.

Kapolda Tegur

Pengakuan Kapolres Buru me­micu amarah Kapolda, dan menegur keras dirinya.

Kapolda sempat mengumpulkan beberapa stafnya, Kamis (5/9) untuk mengechek kebenaran informasi berita yang dirilis di koran maupun media online. Pasalnya dari bawa­han­nya di Pulau Buru, Kapolda be­lum pernah menerima laporan lang­sung perihal aktifitas di Gunung Nona yang semakin menggeliat.

Kapolres yang ditegur karena tak becus melaksanakan tugas, malah menyalahkan wartawan. Ia langsung menginstruksikan perwiranya untuk tidak berkomunikasi dengan warta­wan.

“Kapolres Pulau Buru larang per­wiranya berkomunikasi dengan wartawan yang bertugas di Nam­lea,” ujar sumber itu.

Sesalkan Sikap Kapolres

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesalkan sikap tertutup Kapol­res Pulau Buru AKBP Ricky Purna­ma Kertapati, pasca terungkapnya tambang ilegal di Gunung Nona.  Seharusnya, Kapolres paham dan melihat positif fungsi kontrol yang dijalankan oleh pers.

“Ini sama saja menghalangi tugas dari jurnalis, karena tugas jurnalis mendapatkan informasi, menyajikan dalam berita dan mempublis kepada publik dan ini sebagai fungsi kontrol sosial terhadap semua hal, apalagi menyangkut kasus lingkungan ,” tandas Ketua Aji Ambon, Tajudin Buano  kepada Siwalima, melalui tele­pon selulernya, Jumat (6/9).

Tajudin meminta Kapolres Buru terbuka dan tidak menghalangi jurnalis untuk mengakses informasi.

Kapolres Bantah

Kapolres Pulau Buru AKBP Ricky Purnama Kertapati, membantah dirinya melarang anak buahnya menutup komunikasi dengan warta­wan, pasca pemberitaan media soal ribuan penambang bercokol di Gunung Nona.

“Itu tidak benar. Komunikasi lancar, dan kita transparan,” tandas Kertapati, saat dihubungi tadi malam, melalui telepon selulernya.

Kertapati mengatakan, pihaknya akan segera turun ke tambang Gunung Nona untuk melakukan penertiban.

“Itu segera ditindaklanjuti. Kami akan turun, saya akan kabar ya, saya saya akan tindak lanjuti,” ujarnya.

(S-27/S-19)