AMBON, Siwalimanews – Lagi-lagi, kebijakan Pemerintah Kota Ambon ditentang. Kali ini, soal rekayasa perubahan jalur untuk akses masuk-keluar Terminal Mardika, yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ambon, mulai Jumat (19/8) pagi.

Tidak setuju dengan kebijakan Dishub, puluhan supir angkot jurusan Karang Panjang, Ahuru dan Kopertis, mendatangi Baileo Rakyat Belakang Soya. Mereka yang datang bersama angkot masing-masing itu, kemudian diterima Komisi III DPRD.

Pertemuan berlangsung di Ruang Sidang Utama Baileo Rakyat Belakang Soya itu dipimpin Ketua Komisi III  Margaretha Siahay, didampingi Wakil Ketua Komisi Mourits Tamaela dan Kadis Perhubungan.

Dalam pertemuan itu, Eky perwakilan supir meminta, agar kebijakan pemkot tidak diterapkan bagi mereka, khususnya tiga jalur tersebut, sebab angkot pada tiga jalur ini, tidak pernah menyebabkan kemacetan, sehingga kebijakan itu merugikan mereka.

Menanggapi hal itu Kadishub menuturkan, bahwa kebijakan itu tetap dilaksanakan sambil melihat perkembangan selama dua hari, yakni Senin dan Selasa, mengingat di hari-hari tersebut, tingkat aktivitas masyarakat dan kendaraan, memuncak.

“Kita lihat perkembangan Senin-Selasa, karena itu hari ramai. Setelah itu akan dievaluasi, apakah berhasil bisa mengurai kemacetan atau tidak. Jika tidak, maka memang tidak ada alternatif lagi, selain buka jalan baru,” jelas Sapulette dalam pertemuan itu.

Ia mengaku, mau tidak mau, pasca penertiban sudah tentu harus diikuti dengan penataan. Karena itu juga, berkaitan dengan perampingan trayek. Untuk akses masuk ke terminal, angkot Karpan dan lainnya ini yang tadinya masuk melalui jembatan samping PU, kini masuk melalui samping Citra di Jalan Mutiara menuju Gereja Bethel.

“Kenapa demikian, kalau kita izinkan jalur itu dibuka, maka itu akan jadi crossing. Keluar dari jalan Mutiara-Bethell, crossing ke kanan, masuk ke Telukabessy. Crossing ini yang menyebabkan pada saat jam tertentu, akan menghambat lalu lintas dibagian belakangnya, sehingga kita mau jalur itu hanya diguanakn untuk jalur masuk. Sementara untuk jalur keluar, semua dilakukan satu arah, tidak ada crossing,” tandas Sapulette.

Hal itu kata Sapulette, karena kapasitas jalan Telukabeessy tidak mampu menampung kendaraan, dan tidak bisa mengandalkan Jalan Pantai Mardika, karena kondisi revitalisasi pasar yang menyebabkan PKL juga menempati jalan-jalan di pasar, sehingga inilah alternatif yang akan diuji dalam beberapa hari kedepan.

“Akan kita evuluasi, karena sudah tidak ada alternatif, kecuali rekayasa ini. Nanti dilihat efektifnya seperti apa. Karena, persoalan yang ada di Telukabessy, pengaruhnya sampai ke Jalan DI Penjaitan, Slamed Riyadi, Telukabessy dan Jenderal Sudirman. Jadi saya sampaikan tadi, kita ikuti ini dulu. Biasanya satu kebijakan awal itu pasti ada protes. Tapi ketika mereka menjalaninya, dan merasa itu bermanfaat, pasti akan enjoy dengan jalur itu,” tutur Sapulette.

Sepanjang belum ada jalan alternatif menurut Sapulette , maka rekayasa tetap akan menjadi alternatif.

Disinggung soal penerapan ganjil genap bagi mobil pribadi (plat hitam) seperti yang diusulkan Wakil Ketua Komisi III, Sapulette menegaskan, itu adalah salah satu yang sudah diwacanakan, tetapi akan dikaji lagi. Namun jika itu diberlakukan, maka  masyarkaat akan dihimbau untuk menggunakan mode alternatif lain, seperti mode penyebarangan laut.

Untuk diketahui, akses untuk jalur Angkot Karpan, Kopertis, Ahuru, dan LIN II, yang tadinya keluar di Jalan Telukabesay, dialihkan melewati depan Victoria menuju Jalan Pala, serta melewati Jalan Slamet Riyadi, Jalan DI Pandjaitan serta Jalan Tulukabessy, baru menuju ke arah Karpan, Kopertis dan Ahuru. (S-25)