AMBON, Siwalimanews – Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit (APBB) akan turun jalan melakukan demonstrasi saat kunjungan Gu­bernur Maluku, Murad Ismail ke Kota Namlea, Kabupaten Buru, hari ini, Rabu (27/9).

Aliansi akan menghadang MI guna menyikapi janji MI membangun infrastruktur jalan dan jembatan di poros jalan yang merupakan kewe­nangan provinsi di Mako-Kayeli, Kayeli-Ilath (Batabual) tapi tak kunjung direalisasikan

Mereka juga akan menagih janji MI saat kampanye pilkada lima tahun lalu di Waenetat (Mako), soal Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang juga belum terealisasikan sampai hari ini.

Untuk itu, Gubernur dan aparat kepolisian diminta tidak menutup paksa tambang Gunung Botak, bila izin IPR belum turun, karena di lokasi tersebut menjadi tempat ribuan orang mengais rejeki guna menafkahi keluarga dan membiayai anak me­reka di bangku pendidikan.

Hal itu disampaikan APBB dalam jumpa pers di  Namlea, Senin (25/9) malam.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bupolo Bangkit itu terdiri dari organisasi Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru Bersatu, Forum Komunikasi Mahasiswa Kayeli, Gerakan Mahasiswa Keca­matan Batabual, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Maha­siswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, dan DPD KNPI Kabupaten Buru.

Jumpa pers dikoordinir Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru yang berlangsung tadi malam juga ber­tujuan untuk menangkis informasi hoax yang beredar dari mulut ke mulut  soal tuduhan miring kalau aliansi akan menolak kunjungan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang akan mengikuti Maulid Akbar di Kota Namlea pada Rabu malam.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua menjelaskan, kalau masyarakat di semenanjung Kecamatan Batabual sangat me­rindukan terkait dengan infra­struktur jalan pada  ruas jalan Mako-Kayeli, kayeli- Ilath yang sejak tahun 2011 lalu berstatus Jalan Provinsi, dan menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku.

Namun faktanya, kata dia, Pem­prov terkesan tidak serius mena­ngani poros jalan tersebut, sehi­ngga ini menjadi salah satu masa­lah yang memotivasi Aliansi Pemu­da Bupolo Bangkit turun ke jalan pada saat kunjungan gubernur dan rombongan selama dua hari di Namlea.

Apalagi pada saat pengresmian sejumlah proyek oleh MI di Der­maga Merah Putih Namlea pada tanggal 9 Juli 2022 lalu,  terucap dari mulutnya akan merampung­kan poros jalan di Batabual di tahun 2023 . Tapi sampai kini di po­ros tersebut belum ada tanda-tanda kegiatan.

Taher mengaku telah menda­patkan  informasi, kalau sejak tahun 2020 lalu, gubernur MI telah mengusulkan peralihan status jalan provinsi itu menjadi poros jalan nasional.

Tetapi peralihan status poros jalan itu juga belum terealisasi karena masih ada masalah, sehi­ngga gubernur MI diminta mampu menyelesaikan peralihan status tersebut sebelum ia mengakhiri masa jabatannya di penghujung tahun 2023 nanti.

Tahir juga menyentil soal ren­cana penyisiran di GB agar ditunda dahulu sebelum ada kepastian turunnya IPR maupun IUP.

“Ketika penyisiran itu dilakukan, sudah barang tentu banyak terjadi pengangguran yang begitu besar, sehingga menurut hemat kami, bila ada rencana pemerintah dae­rah untuk menertibkan dan mela­kukan penyisiran terhadap lokasi Gunung Botak, maka  ini perlu dipertimbangkan, “dalih Taher

Taher dkk menghimbau, saat kunjungan gubernur agar supaya ada perhatian yang serius dari Pemprov Maluku untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Batabual.

Senada dengan Taher Fua, per­wakilan Pemuda Muhammadiyah, Firman juga menyampaikan per­ma­salahan poros jalan provinsi di Batabual dan masalah di GB. Kedua masalah ini yang menjadi isu sentral aliansi turun ke jalan menyambut kedatangan MI di Kota Namlea.

Sementara itu Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Adat Buru, Fandi Nacikit dalam kesem­patan itu ikut memasalahkan kehadiran PT Ormat Geothermal Indo­nesia yang sedang mengeks­plorasi energi panas bumi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba.

Ia meminta agar MI serius me­nyikapi permasalahan yang sempat timbul di sana dan stop kegiatan eksplorasi.

Ditanya wartawan apakah aliansi tidak harus turun ke jalan dan lebih bagus lagi bertemu dan berdialog dengan gubernur guna menyampaikan tuntutan mereka?, Taher mengatakan, kalau jumpa pers dan demonstrasi nanti bertujuan agar aspirasi mereka bisa didengar oleh MI.

Tapi bila MI mau membuka pintu untuk dapat berdialog langsung, maka Taher dkk sangat lebih ber­syukur lagi. “Kalau kita diberikan ruang untuk bertemu langsung dengan bapak gubernur, itu lebih baik lagi,“ pungkasnya. (S-15)