Jelang pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020, suhu politik mulai meninggi. Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) misalnya gesekan sudah mulai terasa tatkala aksi demonstrasi dilakukan warga setempat memprotes kebijakan pejabat bupati.

Akrobatik Pejabat Bupati SBT, Hadi Sulaiman dinilai melukai banyak pihak. Saat baru mulai bertugas, Hadi sudah memicu ketegangan dengan mengeluarkan pernyataan, dirinya akan mengganti birokrasi di Pemerintah Kabupaten SBT.

Setelah itu, Hadi membuat kebi¬jakan kontroversial dengan menca¬but SK Bupati Abdul Mukti Kelio¬bas tentang pengangkatan sejumlah caretaker kepala desa. Ia juga mengancam akan mencopot sejumlah jabatan camat.

Kebijakan Hadi inilah, yang memicu gelombang demonstrasi warga. Hadi dinilai sudah masuk ke ranah politik untuk mengamankan kepentingan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu.

Langkah Hadi ini menimbulkan beragam tafsir karena bertepatan dengan momentum pilkada. Karena itu Hadi harus lebih hati-hati dalam membuat setiap keputusan agar tidak dinilai memberikan dukungan bagi kandidat tertentu.

Klaim pihak-pihak yang berkepentingan terutama parpol  tidak terelakan. Partai Golkar yang selama ini menjadi basis di SBT mulai meradang. Partai berlambang pohon beringin ini mewarning pejabat bupati netral.

SBT ditengarai menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini tensi politik akan terus meninggi. Selain ketidaknetralan ASN, faktor lain yang bakal menambah panas suhu politik adalah perekaman data e-KTP yang hingga kini belum tuntas.

Data kependudukan yang tak lengkap berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih. Saat ini sebanyak 1.300 pemilih belum mengantongi e-KTP. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pejabat Bupati SBT menyelesaikan persoalan e-KTP tersebut.

Jumlah pemilih yang ikut serta dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember di SBT bakal membuat partai politik berupaya keras untuk menggaet suara. Olehnya itu, kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang netral, profesional, dan berintegritas.

Agar situasi politik di SBT jelang pilkada 9 Desember tetap terkendali, harus ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Pemkab SBT harus proaktif memetakan daerah rawan dan mencermatinya.

Dengan pemetaan daerah rawan, situasi politik jelang pilkada tetap terkendali. Pemerintah harus memainkan perannya meredam panasnya suhu politik. Penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Isu-isu yang sifatnya provokatif dan sengaja dihembuskan orang-orang tidak bertanggungjawab sejak dini harus ditangkal. Disinilah peran kepolisian dibutuhkan untuk meredam informasi tidak benar (hoax).

Kita berharap, pilkada yang akan digelar 9 Desember di empat kabupaten di Maluku berjalan dengan aman dan lancar. Masyarakat di empat kabupaten yakni SBT, Buru Selatan (Bursel), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD) melaksanakan hak pilihnya tanpa unsur paksaan sehingga mendapatkan pemimpin yang  berkualitas dan berintegritas. Terpenting masyarakat diharapkan untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tidak sensitif terhadap covid-19. (**)