AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan gubernur terpilih Hendrik Lewerissa, terkait dengan efisiensi anggaran.

Koordinasi ini perlu dilakukan, sebab gubernur terpilih, Hendrik Lewerissa tentunya memiliki kepentingan besar, terkait dengan program kerja yang dituangkan dalam APBD 2025. Artinya ketika terjadi perubahan terhadap belanja daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku wajib melakukan koordinasi dengan gubernur terpilih.

“Soal efisiensi belanja pemerintah, tentu kita harus koordinasi dengan gubernur karena tahun anggaran ini kan akan beliau yang akan mendrivenya,” ungkap sekda kepada Siwalimanews di Kantor Gubernur, Selasa (11/2).

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi, gubernur terpilih telah menyampaikan sejumlah masukan, terkait dengan belanja pemerintah daerah.

Keputusan Menkeu Nomor: 29 tahun 2025, telah menegaskan beberapa pos belanja dalam APBD yang wajib dilakukan efisiensi oleh pemerintah daerah.

“Perjalanan dinas akan kita potong 50 persen, belanja ATK, makan – minum, seminar-seminar, kegiatan yang sifatnya seremonial pasti kita potong. Makanya lagi dihitung berapa besarnya,” ujar sekda.

Menurutnya, efisiensi akan dilakukan pemerintah daerah dengan melihat urgensitas, mengingat beberapa OPD tidak mungkin dilakukan efisiensi, contohnya Sekretariat DPRD Maluku tidak mungkin dilakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, mengingat tugas DPRD yakni, turun ke masyarakat melakukan pengawasan, otomatis jika dipotong, maka DPRD tidak lagi kerja.

Selain itu, Inspektorat dengan tugasnya melakukan pengawasan dan validasi fisik pekerjaan pemerintah di lapangan tidak mungkin anggarannya dipotong.

“Efisiensi itu wajib, tapi kita akan bicarakan dengan pemerintah pusat, jika itu menghambat penyelenggaraan pemerintahan agar tidak kita lakukan,” tandas sekda.(S-20)