AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Ma­luku menemukan sejum­lah infrastruktur pendi­dikan di Kabupaten Ma­luku Barat Daya, pas­ca gempa lalu belum diper­baiki hingga saat ini.

Karena itu, de­wan men­dorong agar sejumlah infra­struktur ini bisa segera diperbaiki oleh peme­rintah.

Hal ini ditemukan Komisi IV DPRD Ma­luku saat melakukan pengawasan di Kabu­paten MBD. Pengawa­san yang dilakukan bertujuan untuk melihat langsung rea­liasi program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN tahun 2022.

Demikian diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Maluku sekaligus Koordinator Komisi IV Azis Sangkala kepada wartawan di Ambon, Sabtu (18/3)

Sangkala mengungkapkan, sesuai dengan hasil pengawasan ternyata perkembangan pendidikan di Kabupaten MBD, khususnya pada tingkat SMA  perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, dalam upaya pemenuhan sumber daya manusia serta sarana dan parasananya.

“Contoh yang telah kita lihat di beberapa sekolah di Kecamatan Moa ada beberapa sarana dan prasarana masih sangat minim sekali. ruang kelas juga tidak memadai dengan jumlah siswa yang ada. Belum lagi ditambah kebutuhan laboratorium beserta seluruh isinya yang sangat mendesak dan penting,” ujar Sangkala.

Tak hanya itu, SMA Negeri 9 MBD yang mendapat bantuan pembangunan laboratorium, tetapi meubeler sangat minim, dan isi laboratorium juga belum ada kepastian kapan akan diberikan.

“Bagaimana laboratorium bisa difungsikan kalo peralatannya tidak ada. Sehingga ini menjadi catatan bagi dewan, bahkan untuk sekolah lainnya di Kabupaten MBD,” beber Sangkala.

Sebagai salah satu sekolah terdapak bencana tahun 2019 lalu pun, SMAN 9 MBD hingga kini belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah, sehingga menjadi prioritas dewan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius.

Selain itu, ada informasi dan temuan tentang pemanfaatan Ruang Praktek Siswa (RPS) di salah satu SMK, yang diharapkan pembangunannya dapat menjamin mutu dan kompetensi siswa SMK agar dapat meningkatkan skillnya.

Namun kenyataannya pembangunan sangat minim bahkan tidak memenuhi harapan dari para siswa untuk dapat melakukan praktek dengan baik.

Sangkala pun berharap, semua persoalan yang terjadi di MBD menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar infrastruktur dapat memadai, apalagi MBD ini wilayah terluar dan wilayah perbatasan sehingga pemerintah harus menampilkan wajah yang terbaik dari republik ini kepada dunia. (S-20)