AMBON, Siwalimanews – Lucky Wattimury mengaku akan patuh dan taat menerima keputusan pemberhentiannya dari dua jabatan strategis yang dipegang.

LW, sapaan akrabnya, secara resmi dibebas tugaskan dari ja­batan sebagai Ketua DPRD Ma­luku dan bendahara partai, melalui Surat Keputusan DPP PDIP No­mor: 271/KPTS/DPP/X2022 terta­ng­gal 7 Oktober 2022.

SK tersebut ditandatangani Me­­gawati Soekarnoputri dan Has­to Kristiyanto, sebagai ketua dan sekretaris jenderal PDIP.

Kata LW, setiap jabatan berasal dari Tuhan. Karenanya, bila di­anggap sudah tidak pantas lagi memegang amanah tersebut, dia akan siap untuk melaksanakan keputusan DPP tersebut.

“Jabatan itu dari Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau ini waktu Tuhan, (saya) tidak harus menolak atau membangkang. Dari awal saya tegaskan saya patuh dan siap laksanakan keputusan DPP,” jelas Wattimury dalam rilisnya kepada Siwalima, Kamis (20/10) malam.

Politisi senior PDIP Maluku ini mengklaim, dirinya tidak dicopot dari jabatan Ketua DPRD Maluku dan Bendahara DPD PDIP Maluku, tetapi dibebastugaskan dari partai dan bukan pencopotan.

Bagi Wattimury, PDIP punya atu­ran dan mekanisme. Partai yang menugaskan dan partai juga yang berhak menarik kembali.

“Karena itu saya patuh dan siap laksanakan keputusan DPP partai. Ini supaya jangan ada lagi yang bertanya-tanya dan tidak memberi komentar yang aneh-aneh terutama dari internal partai,”  tuturnya.

LW menjelaskan, pembebastuga­san dirinya dari Ketua DPRD Ma­luku dan Bendahara PDIP Maluku ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor :271/KPTS/DPP/X2022 tertanggal 7 Oktober 2022.

“SK tersebut saya terima dari staf Sekretariat DPD Polly Watumlawar dengan pesan dari Sekretaris DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun, SK itu harus dikasih langsung ke ta­ngan Lucky Wattimury dan tidak boleh lewat orang lain,” beber Wattimury.

Meski begitu, sebagai seorang senior di partai, LW tidak berkecil hati. Ia dengan jiwa besarnya pada Senin, 17 Oktober sekitar pukul 17.00 WIT,  bertempat di Sekretariat DPD PDIP langsung menerima SK ter­sebut.

Dikatakan, SK itu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Maluku, DPD PDIP Maluku, DPC PDIP se-Maluku, Fraksi PDIP DPRD Maluku, PAC PDIP se-Maluku dan dirinya sendiri.

“Sejak kasak-kusuk berita sampai pada SK pembebas tugasan saya pegang,  tidak sekatapun saya berbi­cara kepada publik melalui media. Hanya sebagaian teman-teman PDC, PAC, pengurus ranting, pengurus anak ranting, beberapa pimpinan OKP, tokoh agama, kader dan warga partai datang serta bertanya tentang kebenaran berita itu. Saya jawab benar saya dibebastugaskan dari ketua DPRD dan bendahara partai,” ujarnya,

LW mengungkapkan, pada malam hari dimana dirinya menerima SK pembebastugaskan itu, namanya langsung dikeluarkan dari WA group partai.

“Malam harinya, dimana saya terima SK, pada WA group DPD PDIP sebelum saya dikeluarkan dari group oleh saudara OL, saya kata­kan SK sudah saya dapat. Silahkan koordinasi dengan Ketua DPD buat rapat DPD, tetapkan siapa pengganti saya berikut usulkan ke DPP untuk mendapatkan penetapan atau reko­mendasi dan sampaikan kepada DPRD akan saya proses secepatnya sesuai mekanisme atau aturan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, LW mengaku dirinya tidak mengetahui siapa  penggantinya. Ia berpesan kepada warga PDIP Maluku untuk percaya, jika rekomendasi DPP tiba di DPRD maka secepatnya diproses.

LW juga mengkritisi mantan pe­ngurus DPD PDIP Maluku, Nover Hukunala. LW meminta Nover untuk tidak asal bicara, bila tidak menge­tahui persoalan.

“Kalau tidak tahu apa-apa tentang masalah mengapa sampai diundang untuk klarifikasi di DPP pada 11 September 2020 dan 12 September 2022, jangan ngomong sembarangan, sebab nanti dibilang pesan sponsor,” pesannya.

Menurutnya, semua arahan DPP sudah dilaksanakan, namun belum sempat dilaporkan, sudah ada SK pembebas tugasan.

“Tanggal 11 September 2020 saya diundang ke DPP klarifikasi bertemu dengan Ketua DPP Bidang Kehor­matan Partai, Komarudin Watubun. Pada 12 September 2022 saya diun­dang untuk klarifikasi oleh komite etik dan disiplin partai. Semua berita media diklarifikasi termasuk bukti saya lapor polisi, hak jawab, somasi sampai pada laporan ke Dewan Pers saya tunjukan. Kesimpulan perte­muan itu adalah pemberitaan tidak berimbang dan karena itu saya harus buat konferensi pers untuk mengklarifikasi berita-berita terse­but. Waktu yang dikasih adalah satu minggu. Itu semua sudah saya lakukan baik media lokal maupun nasional.  Sayangnya, semua belum dilaporkan ke DPP sesuai waktu yang ditetapkan, muncul gerapan 17 September,” jelas Wattimury.

LW bersikukuh akan membuat laporan kepada DPP dengan tetap patuh dan siap menjalankan keputu­san pembebastugasan itu.

“Termasuk saya akan tetap mem­buat laporan ke DPP dengan tetap patuh dan siap menjalankan keputu­san pembebastugasan,” ujarnya.

LW mengharapkan, kepada pe­ngu­rus atau kader partai, supaya ja­ngan memancing emosi atau cari gara-gara dengan sebagian pengu­rus, kader atau simpatisan. Sayang dan jaga partai ini.

“Partai ini juga saudara-saudara akan ikut pemilu. Kita butuh du­kungan masyarakat. Pemilu 2024 PDIP harus menang lagi. Itu amanat kongres. Apa untungnya berteriak di media sosial yang menyinggung. Baru sekecil ini sudah berlagak gede,” himbaunya.

Ia juga berpesan kepada pengu­rus, kader dan simpatisan jangan saling sikut, jangan memfitnah dengan menyebut orang yang dekat dengan dirinya itu sebagai sindikat.

“Kok ada yang bilang yang dekat-dekat dengan saya itu sindikat. Jangan-jangan dia sendiri sindikat. Termasuk pesan-pesan liar melalui WathsApp kalau Lucky Wattimury sudah buat banyak kesalahan. Padahal dia tidak tahu benar dan salahnya di mana,” katanya.

LW menyentil berbagai informasi yang menuding dirinya telah memersiapkan tiket untuk senior-senior berjuang di DPP supaya Edwin Huwae jadi Ketua DPRD.

“Hebatnya lagi, ada pengurus DPC Kota Ambon yang bilang kalau saya jangan buat alibi, bahkan ada yang kembangkan informasi saya sudah siapkan tiket untuk senior-senior berjuang ke DPP supaya Edwin Huwae jadi Ketua DPRD. Bahkan, ada yang kasak kusuk ajak pengurus dan kader partai untuk tidak dekat dengan saya. Sangat disayangkan perilaku seperti ini, hanya merusak soliditas, memecah belah dan mencelakai partai,” cetusnya.

LW meminta kepada semua pe­ngurus, kader, simpatisan yang me­rasa kecewa dengan pembebastu­gasan dirinya dari jabatan Ketua DPRD dan bendahara DPD, untuk berhenti berpolemik.

“Paling tidak kalian sudah tahu siapa kawan dan siapa lawan. Saat­nya bangun kembali semangat, rawat dan besarkan PDIP. Belajar untuk menghargai perbedaan dalam bersikap serta kembangkan terus cinta dan optimisme memenangkan PDIP dalam pemilu dan pilkada 2024. Kalian harus tunjukan itu, karena saya didik orang untuk setia kepada perjuangan partai dan bukan kepada pribadi-pribadi. Hari ini saya diganti, itu cara Tuhan menguji ketabahan dan kepribadian saya, karena itu saya tidak pernah marah, mereka yang menghianati saya. Bahkan saya selalu dan terus berdoa supaya masing-masing mereka dan keluarganya diberkati Tuhan,” kata Wattimury.

Siapkan Pengganti

Seperti diberitakan sebelumnya, Enam nama kader terbaik PDIP yang disiapkan untuk mengganti LW, sudah dikirim ke Jakarta.

Partai banteng kekar ini telah mengirimkan sedikitnya enam nama dengan jabatan masing-masing ke DPP PDIP, untuk selanjutnya ditetapkan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Seluruh nama itu, diputuskan secara bulat, dalam rapat pengurus PDIP Maluku baru-baru ini.

Informasinya tiga nama yang diusulkan untuk calon Ketua DPRD Maluku yakni, Benhur Watubun, Samson Atapary dan Jemmy Yafet Pattiselano. Ketiganya saat ini tercatat sebagai Anggota Fraksi PDIP di DPRD Maluku.

Selain itu, tiga nama lain juga diusulkan untuk menjadi bendahara partai mengganti LW.

Sumber Siwalima di PDIP Maluku yang enggan namanya ditulis, belum mau menyebutkan siapa tiga nama itu.

Kendati demikian, dia menyebut nama mantan rektor UKIM Ambon Yafet Damamain, sebagai satu dari tiga yang diusulkan untuk menjadi bendahara.

“Ada enam nama yang diusulkan, tiga nama untuk calon Ketua DPRD Maluku dan tiga nama untuk bendahara partai, termasuk pak Yafet Damamain” ujar dia, Selasa (18/10).

Damamain memang bukan orang baru di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Dia tercatat pernah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di Karang Panjang.

Damamain oleh rekan-rekannya di PDIP, dikenal sebagai sosok yang sangat memahami persoalan yang berkaitan dengan anggaran.

“Jadi wajar kalau beliau dicalonkan sebagai bendahara,” tambah sumber tadi. (S-07)