AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjamin akan memperbaiki seluruh kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,5 SR di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala BNBP, Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan bersama Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh AS di Ambon, Kamis (12/1) siang, di ruang VVIP Bandara Internasional Pattimura.

Suharyanto menjelaskan, pasca gempa bumi tersebut terjadi keru­sakan yang cukup parah terhadap infrastruktur baik rumah warga maupun fasilitas publik, seperti puskesmas, gedung sekolah dan tempat ibadah baik yang bersifat ringan, sedang dan berat.

Menurutnya, terhadap seluruh kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana akan ditanggulangi oleh pemerintah pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap korban bencana alam.

“Kita yakinkan bahwa nanti rumah-rumah yang rusak, infras­truktur baik di Kepulauan Tanimbar maupun di Maluku Barat Daya ini akan diperbaiki oleh pemerintah, sama seperti daerah lain yang baru saja terjadi gempa besar di Cianjur,”  ujar Suharyanto.

Dijelaskan, sesuai dengan aturan maka  untuk rumah warga yang bersifat rusak berat oleh Pemerintah Pusat dibantu senilai Rp60 juta, untuk rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.

Suharyanto meminta masyarakat terdampak untuk tidak perlu khawatir dengan rumah yang telah telah mengalami kerusakan, tetapi lebih fokus pada pemulihan pasca gempa.

Bantuan 600 Juta

Saat kunjungi Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar, Kepala BNPB menyerahkan bantuan gempa ke­pada Pemerintah Kabupaten kepu­lauan Tanimbar berupa uang tunai sebesar 600 juta rupiah.

Bantuan itu diserahkan Kepala BNPB kepada Pemda KKT saat kunjungan pasca gempa 7,5 SR yang melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Selasa (10/1) dini hari.

Dikatakan, pihaknya akan meng­kla­sifikai mana bangunan yang mengalami rusak berat, sedang maupun ringan.

“Kami pastikan semua bangunan yang rusak akan mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Kita akan klasifikasi lagi mana bangunan yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan, setelah itu kita melalui pemerintah daerah akan memberikan bantuan sebanyak 60 juta bagi bangunan rusak berat, 30 juta bagi rusak sedang dan 15 juta bagi bangunan rusak ringan,” ungkap Letjen TNI Suharyanto kepada wartawan di Saumlaki, Kamis (12/1).

Dia mengungkapkan, telah me­nyerahkan bantuan operasional sebesar Rp350 juta dan bantuan bencana siap pakai sebesar Rp250 juta secara simbolis kepada Penjabat Bupati KKT.

“Kami juga telah menyerahkan bantuan operasional sebanyak 350 juta rupiah dan bantuan bencana siap pakai sebanyak 250 juta rupiah secara simbolis kepada penjabat bupati kabupaten kepulauan Tanimbar Daniel Indey.

Suharyanto kembali memastikan, semua bangunan terkena dampak akan dibantu oleh pemerintah, sebab Saumlaki merupakan bagian dari NKRI sehingga melalui arahan Presiden, pihaknya melakukan kunjugan serta memberikan bantuan sama dengan ditempat lain yang menagalami dampak gempa juga.

Sementara soal recovery pasca gempa, lanjut Suharyanto pihaknya telah meminta pemerintah untuk segera menuntaskan perbaikan pasca gempa.

“Soal recovery kami sudah minta Pemda untuk bisa melihat kondisi dimana gempa melanda hingga pemulihan usai,” ujarnya.

Distribusi Logistik

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bergerak cepat membantu masyarakat korban Bencana Kabu­paten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menyerahkan ribuan paket bantuan.

Penyerahan bantuan pemerintah pusat ini dilakukan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Letjen TNI Suharyanto langsung kepada Pemerintah Kabupaten Ke­pulauan Tanimbar dan Kabupaten MBD yang disaksikan Wakil Guber­nur Maluku, Barnabas Orno.

Dijelaskan, pasca bencana gempa bumi yang melanda dua kabupaten di Maluku dengan kekuatan mag­nitudo 7.9 SR, pihaknya langsung diperintahkan Presiden RI Joko Widodo untuk turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi terkini masyarakat terdampak.

“Kami dari BNPB pusat, atas perintah bapak Joko Widodo, begitu gempa di Maluku khususnya di Tanimbar, ini kita langsung datang kesini untuk melihat secara lang­sung dampak terjadinya gempa,” ujar Suharyanto kepada wartawan di ruang tunggu VVIP Pemda Maluku di kawasan Bandara Internasional Pattimura, Kamis (12/1).

Kehadiran Pemerintah Pusat di Maluku, kata Suharyanto dalam rangka memberikan bantuan dalam tanggap darurat karena baik Peme­rintah Provinsi Maluku maupun Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang terdampak setelah status tanggap darurat bencana di tetap­kan oleh pemerintah masing-masing daerah.

Bantuan logistik yang diberikan BNPB diantaranya, selimut 1.000 lembar, Matras 1000 lebar, tenda family 50 unit dan diharapkan berman­faat kepada masyarakat terdampak dengan pendekatan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak gempa.

“Kita berharap masyarakat yang rumahnya rusak dan ada juga luka-luka ringan yang sementara tinggal di pengungsian ini bisa terjamin logistik dasarnya,” tegas Suhar­yanto.

Usai melakukan rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi, Suharyanto bersama Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura dan seluruh jajaran bertolak menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna melihat langsung kondisi terkini masyarakat pasca gempa

Kunjungi Korban

Tiba di Tanimbar, dirinya langsung mengunjungi Korban bencana di Tanimbar Selatan semisal, tiga perumahan di BTN Saumlaki, Kantor Bupati, Lapangan Mandwriak, dan terakhir di Puskesmas Saumlaki.

Dari bangunan yang dikunjungi semisal salah satu rumah di BTN yang roboh sebagian, Plafon Lapa­ngan Mandwriak dan Keseluruhan Gedung puskemas yang retak akibat Gempa kemarin.

Total 345 Bangunan Rusak

Seperti diberitakan sebelumnya, tercatat 345 bangunan rusak berat dan ringan di dua kabupaten yang terdampak gempa tektonik 7,9 skala richter, Selasa (10/1).

Data dari KKT menyebutkan sedikitnya ada 297 bangunan yang rusak dan di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat 48 bangunan yang mengalami nasib serupa.

Pemerintah daerah KKT melaui tim penanggulangan bencana yang dipimpin Dandim Saumlaki Letkol Inf Didik Teguh Waluyo, merilis data sementara terupdate terkait jumlah bangunan rusak di Tanimbar.

Tercatat 297 bangunan yang mengalami kerusakaan yang terdiri dari, 260 bangunan rumah warga dan fasilitas pemerintah mengalami rusak ringan dan 37 bangunan rusak berat.

“Ada terdapat 297 bangunan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Dari total 297 terdapat 260 bangunan yang mengalami kerusakan ringan semisal tembok pecah. Sementara 37 bangunan lainya mengalami kerusakan berat,” ungkap Dandim kepada wartawan di Saumlaki, usai memimpin rapat internal.

Lebih lanjut kata Dandim, 260 Bangunan rusak ringan terdapat pada hampir keseluruhan wilayah di Tanimbar, mulai dari desa-desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, Se­laru, Tanimbar Utara hingga Molu Maru.

Berikut peta data pembagian ke­rusakan ringan dan berat yaitu, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 2 unit rumah warga dan 6 pagar beton mengalami rusak berat, sementara rusak ringan diantaranya, 18 rumah warga, 1 RSUD dan 3 fasilitas militer. Selanjutnya, Kantor Bupati, Puskesmas dan Tribun lapangan Mandwriak serta Kantor DPRD. Sedangkan untuk  luka ringan dan luka berat hingga korban jiwa nihil.

Di Kecamatan Wertamrian, rusak ringan untuk bangunan itu terdapat 125 unit diantaranya, 123 rumah warga, 1 gereja dan satu patung gereja.

Kecamatan Wuar Labobar ter­dapat 10 rumah warga yang rusak berat, 20 unit rumah warga rusak ringan, 2 warga mengalami luka ringan serta Talut penahan ombak sepanjang 20 m dan 1 Taman baca rusak.

Untuk Kecamatan Selaru terdapat 2 unit rusak berat, 10 unit bangunan mengalami rusak ringan diantaranya satu fasilitas militer, 6 rumah warga 2 gereja dan rumah dinas Camat serta 1 MCK warga.

Di Kecamatan Kormomolin ter­dapat 11 unit rumah warga meng­alami rusak berat dan 1 rumah iba­dah sementara yang mengalami rusak ringan, 32 unit diantaranya 31 rumah warga dan satu puskesmas serta talud sepanjang 5 meter.

Selanjutnya, Kecamatan Molo Maru terdapat 6 unit bangunan yang mengalami rusak ringan diantaranya, 3 rumah warga, 1 puskesdes, 1 Puskesmas dan 1 Talud sepanjang 5 meter.

Kecamatan Nirunmas, 1 unit rumah warga mengalami rusak berat, 34 unit rumah warga diantaranya 30 rumah warga, 2 Puskesmas dan 1 pastori jemaat.

Terakhir Kecamatan Tanimbar Utara terdapat 3 unit rumah warga yang mengalami rusak ringan sementara. Dan Kecamatan Fordata terdapat 4 unit diantaranya, 2 rumah warga, 1 rumah kepala desa dan 1 puskesdes mengalami rusak ringan.

Data MBD

Sementara itu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan data yang dirilis Polres MBD tercatat ada 48 bangunan yang rusak, dan 4 warga alami luka ringan.

Kapolres MBD, AKBP Pulung Wietono menyebutkan, pasca gem­pa yang terjadi mengakibatkan puluhan  bangunan di MBD alami kerusakan.

Ia merincikan data sementara Kecamatan Daolor-Dara. Desa Watwey sebanyak 32 bangunan yang terdiri dari 10 Rumah rusak berat, dan 20 rumah rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum  yaitu, pagar sekolah SD Kristen watuwei (rusak ringan) dan papan nama Sekolah, SMP N 1 amerere (rusak ringan).

Berikutnya, Desa Letmasa seba­nyak 9 rumah, dan 1 Bangunan Gerja dengan rincian, 4 Rumah rusak berat, 5 Rumah rusak ringan. Se­dang­kan fasilitas umum antara lain 1 Bangunan Gereja Sion (Rusak Ringan).

Desa Ilmarang sebanyak 6 rumah dengan rincian, 3 rumah rusak berat, 3 rumah rusak ringan sedangkan korban jiwa  nihil dan korban luka ringan sebanyak: 4 orang.

Dia menyebutkan, langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu, melakukan Koordinasi dengan Polsek Jajaran yang ada di Wilkum Polres MBD untuk mela­kukan himbauan/sosialisasi kepada masyarakat, untuk tetap waspada dan tidak panik serta melakukan pengeckan/pendataan terhadap masing2 wilayah yg menjadi korban akibat bencana tersebut.

Selain itu, melakukan koordinasi dngan pihak pemerintah daerah, kecamatan dan desa terkait proses penanggulangan bagi wilayah yg terdampak serta upaya-upaya bantuan bagi warga masyarakat yang menjadi korban.

Darurat Bencana

Terpisah, Kepala Badan Pe­nang­­gulangan Bencana Daerah (BPBD) KKT Bruno Laiyan meng­ungkap­kan, pemda telah menge­luarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana yang ditanda­tangani oleh Penjabat Bupati, Daniel Edward Indey.

Surat nomor 361/05/PYT/2023 menyatakan bahwa, sesuai hasil kaji cepat dari BPBD KKT bahwa gempa bumi dengan kekuatan M 7,5 yang berstatus warnning tsunami PD1 (Maluku Tenggara Barat-siaga) menyebabkan beberapa kerusakan  rumah masyarakat, sarana prasarana umum pemerintah yang terjadi di Saumlaki dan beberapa lokasi lain di kecamatan dan desa lingkup Pemda KKT.

“Dengan bencana ini kan me­nyebabkan kepanikan, karena juga terjadi gempa susulan, sehingga warga tetap waspada. Kepanikan ini berdampak pada terganggunya mata pencaharian penduduk, kerusakan rumah tinggal, harta benda yang sangat berdampak pada tergang­gunya perokonomian sekitarnya,” terang Bruno kepada wartawan di Saumlaki, Rabu (11/1).

Dengan alasan-alasan itulah, lanjut dia, Penjabat Bupati KKT mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana daerah. Dimana status ini berlaku hingga 14 hari kedepan, terhitung mulai 10 Januari hingga 24 Januari.

Dikatakan, penetapan status tanggap darurat atas bencana gempa bumi ini, berisi juga tentang perintah kepada BPBD sesuai dengan kewenangannya agar segera mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat dengan perangkat daerah teknis. Selain itu, melakukan pengkajian secara cermat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya. Kemudian mela­kukan pemenuhan kebutuhan dasar dan obat-obatan bagi korban, penyelamatan dan evakuasi ma­syarakat yang terkena bencana.

“Kita juga melakukan perlindu­ngan terhadap korban dan masya­rakat yang rentan, pemulihan de­ngan segera sarana dan prasarana yang dianggap vital, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tandasnya.

Bantuan Obat-obatan

Terpisah, guna memastikan ke­tersediaan obat-obatan bagi ma­syarakat korban bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengirimkan bantuan obat-obatan.

Kepastian pengiriman bantuan obat-obatan di kedua kabupaten terdampak ini diungkap Asisten II Setda Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/1).

Menurutnya, obat-obatan yang dikirim Pemprov Maluku merupakan obat pelayanan dasar seperti vitamin, analgesik dan juga anti nyeri untuk masyarakat terdampak ringan. Sedangkan untuk yang berat sudah pasti akan dirujuk ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat.

“Kita sudah kirim 15 koli bantuan obat-obatan sesuai arahan pak gubernur dan semuanya untuk pelayanan dasar kalau misalnya yang memerlukan tindakan langsung ke rumah sakit, karena kejadian seperti ini pasti menimbulkan masyarakat berada pada tempat tertentu,” ujar Pontoh.

Terkait dengan bantuan tenaga medis, Pontoh mengungkapkan jika sampai dengan saat ini belum ada permintaan tembahan tenaga medis dari Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten terdampak sehingga dianggap masih sanggup ditangani.

Kendati begitu, Pontoh memas­tikan jika kedepan ada permintaan tenaga kesehatan maka Pemerintah Provinsi Maluku akan segera mengirimkan agar pelayanan kepada masyarakat maksimal dilakukan.

Mantan Kadis Kesehatan Maluku ini menambahkan Pemerintah Provinsi akan bekerja maksimal untuk memastikan masyarakat terdampak dapat dilayani dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan baru ditengah kondisi pasca gempa.(S-26/S-20)