AMBON, Siwalimanews – Dipastikan kompetisi Pilkada Maluku bakal ketat. Selain banyak figur kuat bakal bertarung, perburuan rekomendasi partai politik pun sengit.

10 partai politik peraih 45 kursi hasil Pemilu 14 Februari 2024 di DPRD Maluku, kini menjadi rebutan para kan­di­dat.

Dari seluruh parpol pemilik kursi di DPRD Maluku itu, tak satupun parpol yang dapat mengusung man­diri pasang­an calon ke­pala daerah Ma­lu­ku. Pasal­nya, kursi terting­gi yang diraih milik PDIP, dengan 8 kursi.

Padahal, regulasi mengatur paslon kepala daerah diu­sung oleh parpol atau pasa­ngan parpol, minimal 20 per­sen dari total jumlah kursi di DPRD.

Nah, DPRD Maluku sen­diri, diisi oleh 45 ang­gota. Dengan demi­kian, estimasi 20 persen dari 45 kursi itu, maka paslon mesti diu­sung 9 kursi. Itu artinya, parpol harus ber­koalisi untuk da­pat meng­usung satu paslon.

Pilkada Maluku bakal di­ra­maikan figur-figur beken, dari berbagai la­tar belakang. Mulai dari politisi, hingga jen­deral yang masih berdinas, mau­pun pensiunan, baik polisi maupun dari unsur TNI. Umumnya mereka telah mendaftar di beberapa parpol yang sudah lebih dahulu melakukan penjaringan.

Mereka bersaing untuk menda­pat­kan dukungan parpol yang memiliki kursi di DPRD Maluku,  hasil Pemilu 14 Februari 2024.

Di PDIP misalnya. Ada empat kandidat yang mendaftar sebagai balon gubernur. Mereka adalah Febry Calvin Tetelepta, Barnabas Orno, Said Latuconsina dan Jefry Appoly Rahawarin.

Umumnya para tokoh diatas, juga ikut mendaftar di sebagian besar parpol yang ada di Maluku.

Selain mereka, diketahui juga ada beberapa nama lain yang berke­inginan maju di Pilkada Maluku, dengan mendaftar di parpol lain, seperti politisi Gerindra di Senayan, Hendrik Lewerissa.

Nama lain yang sama sekali tidak mendaftar di parpol namun kasak kusuk ingin meramaikan bursa pil­kada Maluku adalah mantan Guber­nur Maluku, Said Assagaff.

Awalnya, Assagaff hanya punya kei­nginan untuk maju mendampingi Lewe­rissa yang juga Ketua Gerindra Maluku. Sayangnya keinginan Assa­gaff itu ha­rus dipendam, lantaran regulasi memba­tasinya.

Padahal, HL, sapaan Lewerissa, sudah membuat pernyataan terbuka di depan media massa, bakal meng­gandeng Assagaff.

Sebelumnya, mereka berdua su­dah melakukan beberapa kali perte­muan membahas peluangnya ke­duanya.

Rupa-rupanya keinginan berkua­sa mereka berdua, jauh melebihi pengetahuan mereka tentang pil­kada itu sendiri. Buktinya, HL se­bagai Anggota DPR dan juga Ketua Gerindra Maluku, tidak mengetahui ada aturan yang melarang seseorang yang pernah dudui di jabatan gu­ber­nur, turun menjadi wakil gu­bernur.

Selain HL, Assagaff sebagai man­tan orang nomor satu di provinsi ini, juga punya pengetahuan terbatas soal itu sehingga mau saja diajak untuk menjadi calon wakil guber­nur mendampingi HL.

Sumber Siwalima yang dekat dengan Assagaff bilang, dia lebih melihat sisi HL sebagai Ketua Ge­rindra, yang saat ini ketua umumnya menjadi presiden terpilih. “Faktor Gerindra yang bikin beliau tanpa pikir panjang, mau bergabung bersama HL,” kata sumber yang minta namanya tak dikorankan itu, Jumat (12/7) siang.

Sebelumnya diberitakan, penye­bab bubarnya koalisi dadakan HL-Assagaff adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Ten­tang Pilkada dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 huruf p.

Pasal 7 ayat 2 huruf o UU Pilkada berbunyi “belum pernah menjabat se­bagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali­kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wa­likota pada daerah yang sama.”

“Alasannya cuma satu pak Assa­gaff tidak dapat diusung sebagai bakal calon Wakil Gubernur karena terkendala regulasi yang berlaku saat ini. UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf o dan PKPU No.9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf p,” tulis Lewerissa melalui pesan WhatsApp, sebagaimana dilansir Siwalima­news, edisi Selasa, (4/6) lalu.

Menunggu Rekomedasi

Dari sepuluh partai politik yang mempunyai wakil di DPRD Maluku, tiga diantaranya telah mengeluarkan rekomendasi yakin Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.

Rekomendasi ketiganya diberikan kepada mantan Gubernur Murad Ismail yang nantinya berpasangan dengan Michael Wattimena, kader Partai Demokrat..

Sedangkan PDIP, Golkar, Gerin­dra, Nasdem, Hanura, Perindo dan PPP, hingga saat ini belum juga menentukan sikap.

Para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar pun hanya diberikan surat tugas dengan perintah agar melakukan konsoli­dasi dan mencari calon wakil gubernur.

Kendati baru mengantongi surat tugas, namun para bakal calon gu­bernur Maluku justru saling meng­klaim akan mendapatkan restu dari partai politik sebagai tiket untuk maju dalam Pilgub Maluku.

Sebut saja bakal calon Gubernur, Febry Calvin Tetelepta. Ia secara tegas mengklaim bakal mengantongi rekomendasi dari beberapa partai politik yang sebelumnya dirinya telah mendaftarkan diri.

FCT sapaan akrab Tetelepta sen­diri telah mendaftar di beberapa partai politik yakni, PDIP, Hanura, PKB, Nasdem dan Perindo. “Saya meyakini sungguh rekomendasi akan diperoleh karena saya mem­persiapkan diri dengan baik dan saya akan  memastikan bahwa ketika partai memberikan rekomendasi maka saya siap untuk memenangkan Pilkada,” ujar dia kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (12/7).

FCT menjelaskan saat ini hampir semua parpol baru sampai pada tahapan pemberian surat tugas dan proses survei seperti PDIP.

Namun untuk Partai Perindo, FCT mengaku dirinya telah dipanggil oleh Desk Pilkada dan didalamnya telah dilakukan wawancara walau­pun secara informal.

Dalam wawancara itu, FCT dita­nyakan sejumlah hal seperti visi-misi, pemahaman terhadap dinamika pembangunan di Maluku, strategi pemenangan, termasuk tanggung jawab untuk membesarkan Perindo kedepan dengan.

“Komunikasi tetap berjalan kita menunggu tahapan selanjutnya setelah adanya perpanjangan surat tugas maupun PKB dan Hanura,” jelas FCT.

Parpol kata FCT tentu tidak seke­dar hanya mengeluarkan rekomen­dasi lalu menang, tetapi paling tidak calon yang diusung bermanfaat bagi masyarakat dengan memiliki visi yang jelas serta komitmen untuk mengembangkan partai tersebut.

Ini Kata JAR

Senada dengan FCT, bakal calon gubernur, Jefry Apoly Rahawarin juga mengklaim akan mengantongi rekomendasi dari sejumlah partai politik yang sebelumnya telah berproses.

JAR sapaan akrabnya telah men­daftar di PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Hanura, Perindo dan PPP.

Dari tujuh partai yang disasar, Hanura, Golkar dan PPP telah mem­berikan surat tugas baginya.

Rahawarin menjelaskan sejak pendaftaran bakal calon Gubernur dirinya terus membangun komu­nikasi yang intensif dengan se­jumlah partai politik.

“Komunikasi dengan semua partai berjalan baik, jadi saya optimis, PDIP, Golkar, PPP, Perindo dan Hanura akan memberikan rekomendasi kepada saya,” tegas mantan Pang­dam Patti­mura kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (12/7).

Mantan Pangkogabwilham III ini mengaku tetap tenang sambil me­nunggu keputusan dari partai politik dengan memberikan rekomendasi kepada sebagai calon Gubernur Maluku.

“Kita tetap tenang semua ada waktunya, dapat rekomendasi du­luan bukan berarti menang, lambat bukan berarti dia kalah tapi pada saat pendaftaran sudah berjalan dengan baik,” bebernya.

Rahawarin juga meminta mas­yarakat agar jangan percaya dengan infomasi dari pihak tertentu dimana akan ada satu calon yang akan melawan kotak kosong, menurutnya hal tersebut tidak akan terjadi dite­ngah kondisi politik yang dinamis seperti saat ini.

Gerindra ke HL

Klaim yang sama juga diung­kapkan, Hendrik Lewerissa yang mengklaim akan mengantongi reko­mendasi Partai Gerindra. HL me­nga­takan sebagai kader partai sudah pasti Gerindra lebih mengutamakan kader partai untuk maju dalam pilkada Maluku.

“Sudah pasti Gerindra ke HL,” ucapnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (12/7).

Lewerissa bahkan memastikan dalam waktu dekat partai besutan Prabowo Subianto itu akan mener­bitkan rekomendasi kepada dirinya.
“Rekom Gerindra akan terbit dalam waktu dekat,” tandas HL.

Terpisah, Ramli Umasugi juga mengklaim bakal mendapatkan tiket maju sebagai calon wakil gubernur Maluku. Walau gagal memba­wa Golkar sebagai pemenang Pileg di Maluku, namun Ramli yang juga ketua DPD Golkar Maluku ini sa­ngat optimis mendapatkan rekomendasi Golkar.

“Golkar akan mengambil posisi sebagai calon wakil gubernur dan pasti saya maju,” tutur Ramli kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Jumat (12/7).

Mantan Bupati Buru itu mene­gaskan Partai Golkar lebih meng­utamakan kader internal untuk maju dalam Pilgub Maluku ketimbang tokoh diluar partai.

“Pertengahan Juli dan awal Agus­tus sudah ada rekomendasi dan ti­dak ada opsi untuk orang lagi sebab Golkar hanya memprioritaskan kadernya,” tegasnya.

Latuconsina Yakin

Sosok lain yang juga mengklaim bakal mengantongi rekomendasi yakin Komandan Lantamal Ambon, Said Latuconsina.

Latuconsina kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (12/7) mengaku sejak pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur, dirinya terus membangun komu­nikasi dengan partai politik.

“Tetap optimis dapat rekomen­dasi, namanya mencalonkan diri harus optimis,” tegas Latuconsina.

Menurutnya, partai politik tentu akan melihat dan menilai calon mana yang pantas untuk mereka dukung dengan memberikan rekomendasi.

“Parpol pasti akan melihat latar belakang dan pengetahuan calon dalam memimpin, jadi berfikir positif saja,” pungkasnya.

Lalu bagaimana dengan sikap partai politik terhadap saling klaim sejumlah bakal calon Gubernur dan tersebut.

Butuh Kajian

Ketua, DPW Nasdem Maluku, Hamdani Laturua kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (12/7)  menjelaskan hingga saat ini belum ada kepastian terkait siapa yang akan diusung sebagai calon Gubernur Maluku.

“Untuk Maluku belum, kita butuh­kan pengkajian termasuk dengan survei sebab da hitung-hitungan politik kemasyarakatan dan kepar­taian yang harus dihitung,” ujar dia.

Laturua pun membantah infomasi ini Nasdem akan memberikan re­komendasi bagi Murad Ismail se­bagai calon Gubernur Maluku. Me­nurutnya, masyarakat boleh ber­opini terkait arah Nasdem akan memberikan rekomendasi tetapi proses internal terus berjalan.

“Semua orang memiliki kedekatan dengan pimpinan partai politik, jangan kedangkalan berfikir politik seperti ini.

Laturua menegaskan semua orang yang telah mendaftar di Nasdem memiliki peluang yang sama, artinya persoalan kedekatan dengan ketua umum tidak dapat menjamin Nasdem akan memberikan rekomendasi kepadanya.

PDIP Tunggu DPP

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur George Watubun menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan DPP terkait siapa sosok yang akan diusung dalam Pilgub Maluku.

Watubun menekankan penetapan rekomendasi merupakan kewena­ngan DPP khususnya Ketua Umum maka DPD PDIP Maluku menye­rahkan kepada DPP.

“Untuk Pilgub Maluku itu kewe­nangan DPP jadi biarkan DPP dan ibu ketua umum yang menentukan,” tegas Watubun.

Kendati begitu, Watubun memati­kan semua bakal calon yang telah mendaftar memiliki posisi dan pe­luang yang sama untuk menda­patkan rekomendasi PDIP.

Terpisah, ketua DPW Perindo Maluku, Muhammad Isa Raharusun juga menegaskan jika kewenangan penetapan rekomendasi menjadi hak penuhi DPP, sehingga DPW hanya menunggu arahan. “Itu urusan DPP kita pada prinsipnya menunggu saja, tapi semua calon yang telah mendapat surat tugas memiliki pe­luang yang sama mendapatkan rekomendasi,” pungkas dia. (S-20)