MASOHI, Siwalimanews –  Kondisi keuangan Kabupaten Malteng ternyata tidak sedang dalam kondisi yang baik. Bagaimana tidak daerah bergelar Pamahanu-Nusa itu sedang mengalami devisit anggaran dengan nilai yang cukup fantastis yakni, Rp111 miliar.

Ironisnya devisit itu terjadi di era Muhamat Marasabessy saat menakhodai bumi Pamahanu-Nusa, satu tahun lalu. Devisit anggaran yang dialami daerah ini diketahui dalam rapat paripurna DPRD Malteng, dengan agenda penyampaian pidato nota pengantar KUA-PPAS Perubahan yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin (25/9).

Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa dalam pidatonya pada Paripurna DPRD Malteng yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD Herry Haurissa secara gamblang dan terbuka mengungkapkan adanya devisit anggaran daerah.

“Adanya defisit APBD tahun 2023 sebesar Rp111 miliar, sehingga kita melakukan revolusi anggaran pada OPD dengan strategi pengurangan anggaran penghapusan penggalian dan penundaan pembayaran kegiatan-kegiatan fisik di beberapa dinas,” ucap Sahubawa.

Secara umum kata Sahubawa, strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten saat ini, mengakibatkan adanya pengurangan dan penghapusan pada beberapa kegiatan dinas. Kebijakan itupun diminimalisir agar tidak mengganggu pokok pikiran DPRD.

“Dinas PU, Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan sebesar 15% tanpa mengganggu pokok pikiran  DPRD,” ucap Sahubawa.

Perubahan APBD menurut Sahubawa, dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, dimana terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan.

Keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih perhitungan tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Dari ketentuan tersebut, maka yang menjadi dasar dilakukan perubahan APBD tahun 2023 adalah, pertama surat edaran Mendagri tentang pendanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024.

“Terkait alokasi anggaran pemilu dibebankan pada APBD tahun 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 60% sesuai naskah perjanjian hibah daerah, sesuai amanat Permendagri Nomor 84 tahun 2022, maka, kita harus melakukan penyesuaian anggaran pengawasan pada inspektorat sesuai mandatory standing sebesar 0, 75%,” tutur Sahubawa.

Sahubawa menambahkan, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi nasional yang masih tinggi dan langkah-langkah antisipatif pemerintah serta prospek pemulihan ekonomi nasional yang terus menguat, maka perekonomian Kabupaten Maluku Tengah diperkirakan akan tetap tumbuh pada tahun 2023 sebesar 5,65% dibandingkan target tahun 2022 sebesar 5,25%.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 17,46% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 18%, sedangkan tingkat pengangguran tahun 2023 ditargetkan 6,58 %.

“secara umum tantangan kita saat ini adalah upaya menurunkan tingkat kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, kemudahan investasi, penggunaan produk dalam negeri, penguatan birokrasi serta politik serta stabilitas politik dan keamanan dalam upaya penanganan inflasi,” ucap bupati.

Selain itu lanjut Sahubawa, Pemkab Malteng juga telah melakukan kerjasama dibidang perdagangan dan ketahanan pangan dengan beberapa wilayah sentra industri, diantaranya Surabaya, Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Probolinggo, untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dan barang-barang penting lainnya.(S-17)