AMBON, Siwalimanews – Sebagian besar anggaran pada  Organisasi Perangkat Daerah terkuras untuk belanja operasional.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku Ari Sahertian dalam rapat kerja bersama mitra yang dipimpin ketua Komisi Irawadi, di ruang rapat komisi, Senin (11/11).

Sahertian mengungkapkan, dari laporan realisasi belanja OPD hingga Oktober 2024, ternyata anggaran tersebut masih didominasi pada belanja operasional seperti belanja pegawai.

“Kalau kita lihat memang hampir semua OPD anggarannya lebih besar untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai, sementara 30 persen lebih hanya untuk belanja program,” ujar Sahertian.

Menurutnya, belanja seperti ini harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan OPD, sebab manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program pemerintah justru sangat sedikit.

Sementara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah harus memperbanyak belanja yang langsung menyentuh sektor ekonomi masyarakat.

“Kedepannya ini sudah harus ada efisiensi anggaran belanja operasional pada OPD agar ada ruang bagi program kepada masyarakat,” tegas Sahertian.

Belanja operasional kata Sahertian, memang harus ada, tetapi tidak boleh lebih besar dari belanja program kepada masyarakat, sebab akan menimbulkan persoalan baru, karena masyarakat tidak mendapatkan sentuhan pemerintah.

Untuk itu diharapkan, ada kebijakan yang lebih baik dari setiap pimpinan OPD, guna memastikan anggaran yang tersedia diprioritaskan pada belanja kebutuhan masyarakat.(S-20)