AMBON, Siwalimanews – Pulihan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Evav, mendatangi Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/3).

Kedatangan puluhan mahasiswa Evav ini yang dipimpin Malik Notanubun ini, guna memprotes kebijakan mudik gratis Lebaran tahun 2025, yang tidak menyentuh masyarakat di Maluku Tenggara, Kota Tual dan Aru.

Bahkan, Notanubun dalam orasinya mengaku, prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan mudik gratis 2025 yang tidak merata di seluruh Maluku, sebab masyarakat di tiga kabupaten seperti Maluku Tenggara, Kota Tual dan Aru, justru tidak mendapatkan jatah mudik gratis.

Padahal kebijakan mudik gratis tahun 2024 kemarin, tiga kabupaten tersebut juga mendapatkan jatah tiket gratis dari pemerintah pusat.

“Setelah dicermati program tersebut tidak ditemukan tiket gratis mudik 2025 untuk pelayaran ke Kepulauan Kei dan Aru jadi kami menganggap bahwa program tersebut tidak memperhatikan asas manfaat dan asas keadilan secara bersama,” kecam Notanubun.

Baca Juga: Terombang Ambing di Laut, 5 Nelayan Tual Berhasil Dievakuasi

Untuk itu kata Notanubun, aliansi mahasiswa evav menuntut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath agar dapat menjembatani persoalan tersebut.

Bahkan jika diperlukan, gubernur dan wagub harus mengevaluasi kembali program tiket gratis mudik tahun 2025 secara nasional di Maluku yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat terutama Maluku Tenggara, Kota Tual dan Aru.

“Kami menuntut gubernur dan wagub ambil kebijakan baru atau lainnya terkait mudik gratis tahun 2005 di Maluku untuk masyarakat di tiga kabupaten/kota ini sebagai bentuk pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku,” tandas Natanubun.

Asisten II Setda Maluku Kasrul Selang yang menemui puluhan mahasiswa itu mengaku, akan menindaklanjuti poin-poin yang menjadi tuntutan tersebut.

Kasrul menjelaskan, mudik gratis Lebaran ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, namun aspirasi tersebut akan diperhatikan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Setelah kita mencermati tuntutan ini, maka kita akan berdiskusi dengan pimpinan yang lebih tinggi termasuk akan mempertanyakan kepada Kementerian Perhubungan kenapa sekarang tidak ada kebijakan mudik gratis ke Tual dan Malra serta Aru,” ujar Kasrul.

Kasrul memastikan, gubernur dan wagub sangat menaruh perhatian serius terhadap persoalan-persoalan seperti ini.(S-20)