Ambon, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mengaku bersyukur ketika pemerintah pusat menetapkan tiga proyek di Maluku masuk dalam daftar 77 Proyek Strategis Nasional.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 PSN yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 me­rupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari peme­rin­tahan Jokowi.

Dari 77 PSN itu, 3 proyek Provinsi Maluku juga ikut masuk yaitu Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, Bendungan Way Apu dan Pe­ngembangan Lapangan Abdi Wilayah Kerja Masela.

Bendungan Way Apu dan Pengembangan Blok Lapangan Abadi Masela, sebelumnya telah masuk dalam PSN Pemerintahan Joko Widodo.

Kebijakan Presiden Prabowo yang memasukan tiga program pembangunan dalam PSN, disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Pertama kita bersyukur itu masuk PSN. Kedua lebih bersyukur lagi kalau akan terealisasi,” ujar Gubernur kepada Siwalima di kompleks pelayaran Masjid Raya Al Fatah Ambon, Sabtu (8/3).

Gubernur Lewerissa berharap, proyek-proyek yang telah dimasukkan dalam PSN termasuk Pelabuhan Ambon Terpadu, dapat direalisasikan Pemerintah Pusat.

Gubernur mengaku tidak mau terlalu dini bergembira dengan dimasukannya tiga proyek dalam PSN, sebab pengalaman sebelumnya ada PSN yang tidak jalan di Maluku.

“Kita sudah berpengalaman dulu kan ada program strategis nasional yang tidak jalan. Jadi ada semacam trauma. Itu wajar to. Tapi kita berterima kasih ketika Pemerintah Pusat memperhatikan Maluku,” jelas Gubernur.

Kendati begitu, mantan Anggota DPR ini berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan ketiga PSN, termasuk pengembangan pelabu­han Ambon terpadu di Maluku.

“Pak Presiden Prabowo tidak mungkin kasih tinggal saya bertatih-tatih dengan kondisi Maluku seperti saat ini,” tegasnya.

Penetapan PSN itu tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang diteken Presiden pada 10 Februari lalu.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

Sedangkan Pengembangan Pelabuhan Ambon terpadu merupakan proyek baru dimasukan dalam PSN setelah sebelumnya batal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Dimasukannya pengembangan pelabuhan Ambon terpadu dalam proyek strategis nasional di Maluku dalam RPJMD Nasional Tahun 2025-2029 ini tak lepas dari Gubernur Lewerissa menyambangi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Januari lalu.

Angin Segar

Sementara itu, akademisi Fisip Unpatti Paulus Koritelu menilai dimasukan Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan dua proyek lain dalam PSN merupakan angin segar bagi masyarakat Maluku.

Menurut Koritelu, dimasukan tiga proyek dalam PSN Presiden Prabowo Subianto menunjukkan Maluku memiliki keberhasilan Gubernur Maluku dalam melobi ke Pemerintah Pusat.

“Keberadaan pak gubernur sendiri adalah representasi dari orang Maluku yang punya hubungan spesial dengan pak presiden dan menjadi modal besar bagi Maluku,” ujar Koritelu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (8/3).

Kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto kata Koritelu, jika dimaksimalkan untuk mencapai derajat keberhasilan program pembangunan merupakan sesuatu yang wajar.

Untuk menjemput berbagai program Pemerintah Pusat berkaitan dengan proyek strategis nasional termasuk Pelabuhan Ambon terpadu, maka Pemprov Maluku harus menciptakan prasyarat kondisional dengan menggaransikan tata kelola birokrasi yang memang benar-benar bersih, berwibawa dan bebas korupsi.

“Tentu ini harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab Pemerintah Pusat tentu tidak mau ada persoalan di tingkat pemerintah daerah,” ujar Koritelu.

Menurutnya, ketika suatu kesepakatan itu diambil maka mekanisme untuk mencari dan mewujudkan kesepakatan artinya tidak bisa kita hanya berpegang pada janji politik seperti yang telah dilakukan Presiden Jokowi, sebab faktanya kesepakatan itu kandas di tengah jalan ketika kepentingan itu tidak terkonstruksi lagi ke arah sana.

Tetapi modal politik yang dimiliki orang Maluku melalui gubernur sendiri yang punya semacam kedekatan dengan Presiden Prabowo mesti dimaksimalkan sebaik-baiknya.

“Saya kira orang-orang dekat di lingkungan pak gubernur sendiri harus mandiri terhadap apapun ambisi dan ekspektasi pribadi mereka, ini bisa jadi akan mengacaukan sistim tata kelola birokrasi yang menjadi prasyarat kondisional, dimana kepercayaan Pemerintah Pusat itu tetap kita jaga antara Pemprov Maluku dengan pemerintah pusat,” terang Koritelu.

Kata dia, jika pelabuhan terpadu itu bisa berjalan baik, maka akan merangsang jenis usaha atau bidang usaha lain yang bisa dikerjakan oleh pemerintah Pusat.

“Maluku hari ini dalam kebesaran fakta sejarah di masa lalu harus bisa membuktikan melalui kebangkitan orang-orang Maluku untuk menggunakan kesempatan emas ini, dengan memaksimalkan modal politik yang sesungguhnya terutama Pemprov Maluku,” katanya.

Hal penting lain yang harus diperhatikan juga yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Terpadu harus ada dalam dokumen yang tertulis dan dibuka kepada masyarakat.

“Ini penting, supaya masyarakat merasa bukan sebagai objek sistem pembangunan itu tetapi bagian dari subjek, yang ikut merencanakan melaksanakan tetapi juga mengevaluasi proses berlangsungnya pelabuhan terpadu yang akan menjadi perwujudan dari kehendak baik dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Sambut Baik

Terpisah pengamatan Kebijakan Publik Nataniel Elake menyambut baik dimasukan tiga proyek di Maluku dalam daftar 77 PSN.

Dikatakan, dimasukkan tiga proyek Maluku di dalam PSN maka harus ditindaklanjuti dengan kesiapan dari Pemerintah Provinsi Maluku, sebab persoalan sebelumnya yang terjadi dimana pemerintah daerah tidak siap.

“Kalau soal Blok Masela dan Bendungan Way Apu itu kan sudah dari lama, tapi yang baru ini kan Pelabuhan Ambon Terpadu. Ini yang penting dan harus disi­-kapi secara serius oleh Pemerintah Provinsi Maluku,” ujar Elake.

Menurutnya, Pemprov Maluku harus memastikan semua hal termasuk lahan untuk pelaksana proyek strategis nasional pelabuhan Ambon terpadu itu tidak ada masalah.

Identifikasi dini terhadap persoalan lahan sangat penting, kata Natanel, sebab Pemerintah Pusat tidak mungkin menurunkan program jika ada masalah ditingkat masyarakat.

Elake berharap Pemerintah Provinsi Maluku harus lebih siap guna memastikan syarat pendukung proyek strategis nasional itu benar-benar bersih dan dipenuhi. (S-20)