MASOHI, Siwalimanews – Polres Malteng menunjukan kesiapan untuk mengamankan jalannya pilkada dengan menggelar apel pasukan operasi mantap praja salawaku 2024.

Apel yang berlangsung di lapangan upacara Mapolres Malteng, Kamis, (22/8) dilanjutkan dengan simulasi sistem pengamanan kota.

Berbagai latihan dilakukan dalam kesempatan tersebut, dimulai dari proses tahapan pilkada, pemungutan, penghitungan suara hingga simulasi pembebasan sandara dan aksi menjinakkan Bom Oleh Detasmen Brimob B Pelopor Amahai.

Kapolres Malteng AKBP Hardi MK pada kesempatan itu menegaskan, Polres Malteng telah siap mengamankan jalannya pesta demokrasi pilkada serentak di wilayah hukumnya.

“Sebagaimana diketahui bersama Polres Malteng telah menggelar apel operasi pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan sandi Mantap Praja Salawaku 2024. Operasi ini dilakukan untuk memantapkan upaya pengamanan jalannya pilkada serentak di wilayah hukum Polres Malteng,” jelas kapolres.

Operasi ini kata kapolres, dilakukan selama 115 hari yang dimulai pada 24 Agustus hingga 16 Desember 2024 dengan melibatkan 300 personel Polres dan 60 personel BKO Brimob serta personel TNI di Malteng.

“Apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk pengecekan awal terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan operasi. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai aparat keamanan untuk memastikan, seluruh tahapan rangkaian proses demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai,” ujar kapolres.

Kapolres mengaku, pihaknya juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan serta kegiatan cooling system untuk mengatasi polarisasi akibat berita hoax, isu, sara, propaganda, black campain serta gangguan kamtibmas lainnya.

“Kita juga akan lakukan kolaborasi dengan unsur TNI, BPBD dan pemda guna memastikan yang berkaitan dengan bencana alam, terutama dalam penataan daerah rawan,” tandas kapolres.

Hal ini dilakukan menurut kapolres, guna mengantisipasi serta menyiapkan rencana antisipasi melalui kolaborasi dengan penyelenggara pilkada (KPU-red) terhadap bencana alam yang terjadi, agar petugas dapat menyiapkan fasilitas pengumutan surat menuju daerah rawan tersebut.(S-17)