AMBON, Siwalimanews – Untuk memastikan pelaksanaan pilkada 27 November mendatang berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta seluruh persiapan pelaksanaan telah disiapkan dengan baik, Fraksi Gerindra DPRD Maluku mendesak agar pimpinan dewan memanggil KPU Maluku.

Pasalnya, DPRD sebelumnya telah memanggil KPU pada bulan Oktober lalu namun tak satupun komisioner KPU Maluku yang ha­-dir, maka pimpinan dewan didesak untuk memanggil ulang lembaga penyelenggara pilkada itu.

Desakan ini diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Gerindra Jhon Laipeny kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (11/11).

Kata Laipany, pemanggilan ulang terhadap KPU perlu dilakukan guna merespon berbagai situasi dan dinamika jelang Pilkada serentak 27 November mendatang.

“Pekan lalu dipanggil kan tidak datang, jadi mesti panggil ulang untuk memastikan tahapan pil­-kada ini berjalan dengan lancar,” ujar Laipeny.

Dijelaskan, sebagai lembaga yang diberikan hibah anggaran ratusan miliar maka DPRD harus me­­ngetahui dan mengawasi pe­nggunaan anggaran tersebut, wa­laupun ada mekanisme pelaporan nantinya.

Apalagi belakang ini KPU ditem­pa dengan berbagai isu yang ber­kaitan dengan keberpihakan pada pasangan calon tertentu, maka harus diklarifikasi. “Komisi I tentu harus menaruh perhatian serius terhadap dinamika politik yang melibatkan penyelenggara, agar tidak ada penyelenggara yang terkesan terafiliasi dengan paslon tertentu,” jelasnya.

Laipeny menegaskan, kualitas demokrasi akan tergantung dari penyelenggara yang wajib netral dalam pilkada serentak sehingga suara rakyat dapat terjaga.

“Saya sudah perintahkan ang­gota fraksi di komisi I untuk minta pimpinan komisi agenda panggil KPU ulang, kalau KPU tidak lagi itu berarti KPU takut di evaluasi,” tegasnya. (S-20)