AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten MBD dan KKT Anos Yermias, mengingatkan PT Pertamina untuk memperhatikan pasokan dan ketersediaan bahan bakar minyak pada wilayah-wilayah terdepan, terpencil dan terluar.

Hal ini dikatakan Yermias kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (2/11) menindaklanjuti kedatangan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dalam menerapkan program BBM satu harga yang telah dicanangkan pemerintah melalui kebijakan Presiden Jokowidodo.

Hal ini dikarenakan, sampai dengan saat ini masih ada wilayah-wilayah di Maluku yang belum merata dari aspek program BBM satu harga di kawasan 3T, khususnya di Maluku Barat Daya (MBD).

Sebagai salah satu BUMN yang bergerak pada bidang minyak bumi dan gas, kata Yermias memang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pemerataan energi di pelosok negeri melalui program BBM satu harga, sehingga harus memberikan keadilan energi sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi di sepanjang wilayah terdepan Indonesia.

“Dengan adanya kunjungan Ahok di Kota Ambon kemarin, maka harus bisa mendengar berbagai keluhan dari masyarakat wilayah 3T yang sulit mendapat BBM, apalagi dengan kondisi harga yang masih cukup tinggi,” ucapnya.

Menurutnya, kelangkaan BBM sangat dirasakan masyarakat di MBD pada umumnya, dikarenakan selain belum memiliki depot BBM tetapi supply BBM langsung diambil dari Pertamina Ambon, hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini juga sama seperti apa yang dirasakan masyarakat di Kepulauan Aru dan sekitarnya, termasuk juga di Maluku Tengah dan sebagian di Seram Bagian Timur dan KKT.

“Bayangkan masyarakat nelayan kita yang ada di wilayah pinggiran itu, hidupnya tidak pernah terangkat, berubah statusnya, karena mereka mendapat BBM agak sulit, sehingga para nelayan kesulitan untuk melaut, untuk mendapat ikan sebagai sumber pendapatan dari hasil jualannya,” ujarnya.

Ia berharap, lewat pertemuan pemerintah daerah, Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina bisa melaporkan kondisi rill yang terjadi di Maluku.

“Mudaha-mudahan ada kebijakan dari pak Ahok sebagai Komisaris Pertamina, karena yang mengatur minyak ini kan BPH migas, tapi yang tahu kebutuhan itu ada di Pertamina,” jelasnya. (S-50)