AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengaku, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penyerapan anggaran Maluku yang minim, merupakan suatu tamparan keras bagi pemprov maupun DPRD Maluku, karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.

Bahkan hingga mendekati penghujung tahun ini penyerapan anggaran hanya baru mencapai 39 persen.

“Sebagai wakil rakyat kita malu, karena dikritik Menteri Keuangan. Ini menandakan kita mau anggarannya besar, tapi tidak mampu untuk mempergunakannya dengan baik,” tandas Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (26/11).

Oleh sebab itu, Rumra memberikan peringatan kepada Pemprov Maluku, untuk sesegara mungkin menyikapi  pernyataan Menteri Keuangan, sehingga dalam waktu tersisa satu bulan ini, dapat dipergunakan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apalagi, APBD 2021 telah di refocusing untuk penanganan Covid-19 di Maluku, sehingga anggaran yang sudah di refocusing ini, seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat ditengah pandemi, baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun lainya.

“Karena itu, saya minta keseriusan dari pemprov agar segera mempergunakan APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku,” pinta Rumra. (S-50)