AMBON, Siwalimanews – Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Yusran Laitupa menyayangkan sampai saat ini banyak penyandang disabilitas di Kota Ambon sulit mendapat pekerjaan.

“Kita hadir untuk mendorong agar kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas termasuk korban kekerasan perempuan dan anak diperhatikan dan mendapat hak hak mereka,” kata Laitupa saat rapat dengar pendapat di DPRD Kota Ambon, Selasa (25/3).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Morits Tamaela didampingi Wakil Gerald Mailoa serta sejumlah anggota. Sedangkan mitra dihadiri oleh Wakil Direktur Yayasan Rumah Generasi Okto Pattikawa dan staf.

Laitupa menjelaskan, dari pendataan yang dilakukan penyandang disabilitas dengan usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan di Kota Ambon.

Untuk itu pihaknya hadir untuk meminta agar DPRD menjadi jembatan agar pemerintah dapat melihat kebutuhan penyandang disabilitas serta mengakomodir mereka dalam dunia pekerjaan.

Di tahun 2022 pihaknya telah melakukan MoU dengan Pemkot Ambon, terkait bagaimana penyandang disabilitas di usia kerja ini bisa di akomodir.

“Kerja sama itu disambut baik pemkot dengan menerima PPPK dari penyandang disabilitas dan ada juga 17 orang penyandang disabilitas bekerja di Indomaret dan Alfamidi,” jelasnya.

Menurutnya masih kurang, mengingat jumlah penyandang cukup banyak. Untuk itu disaat ini perlu didorong lagi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan.

Ia mengaku pihaknya juga bekerjasama dengan 15 desa/negeri. Kerja sama dimaksud selain untuk mengetahui data jumlah penyandang disabilitas juga data kekerasan perempuan dan anak.

“Kita tidak hanya fokus untuk penyandang disabilitas saja, namun juga memperhatikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Dirinya berharap ada dukungan dari DPRD dan Pemkot Ambon akan program inklusif yang sejalan dengan visi Walikota yakni menjadikan Ambon kota inklusif, toleran dan berkelanjutan.

Menangapi itu, Wakil Ketua DPRD Gerald Mailoa, memastikan program tersebut akan sampai ke pemkot dan pelaksanaannya akan dibahas untuk dimasukkan ke dalam APBD.

“Saya rasa ini program yang baik dan perannya menjadi masukan kami DPRD. APBD 2025 sudah dibahas, tapi nanti kita lihat lagi untuk di bahas di perubahan,” janjinya.

Mailoa memastikan dengan 17 program walikota didalamnya terdapat visi mewujudkan Ambon kota inklusif, ia yakin program ini bisa berjalan.

“Jadi saya kira pasti akan terbuka apalagi dengan dukungan anggota DPRD, saya pastikan pasti,” janjinya. (S-10)