AMBON, Siwalimanews – Masa jabatan Sadli Ie sebagai Penjabat Sekre­taris Daerah Maluku, Rabu (20/7) kembali di­perpanjang Kemente­rian Dalam Negeri hi­ngga terpilihnya sekda definitif.

Demikian diungkapkan, Ke­pala Badan Kepega­waian Daerah Provinsi Maluku, Jasmono ke­pada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Kamis (21/7).

Untuk itu, lanjut Jasmono, Pemprov Ma­luku sementara mem­per­siapkan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Sekda Ma­luku.

“Pemerintah Provinsi Ma­luku telah melakukan persia­pan pelaksanaan Seleksi Ter­buka Jabatan Sekda Maluku,” ujar Jasmono

Dijelaskan, pelaksanaan seleksi sekda tetap dengan berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 2014 ten­tang Aparatur Sipil Negara, Peratu­ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah de­ngan Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS,

Kemudian, Permenpan RB No 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Ja­batan Pimpinan Tinggi secara ter­buka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah maupun edaran Menpan RB No 52 Thn 2020 tentang pelaksanaan pengisian jabatan pim­pinan tinggi secara terbuka dan kom­petitif di lingkungan instansi peme­rintah pada masa pandemik Covid-19.

Selain itu, pelaksanaan seleksi pe­ngisian jabatan sekda tersebut telah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan akan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang telah dibentuk oleh bapak Gubernur Maluku selaku pejabat pembina kepegawaian.

Ditambahkan, tahapan pelaksa­naan seleksi akan diawali dengan pengumuman pelaksanaan seleksi yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat, seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak, tes kesehatan, seleksi kompetensi managerial, social kultural dan kompe­tensi teknis serta tahapan wawan­cara akhir.

Bentuk Pansel

Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk membentuk panitia seleksi sekretaris daerah definitif.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasaney mengata­kan  penjabat sekretaris daerah Sadli Le telah menjabat selama dua kali baik berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku maupun surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan aturan maka Peme­rintah Provinsi Maluku sudah seha­rusnya membentuk panitia seleksi sebelum masa jabatan penjabat sekretaris daerah berakhir pada (20/7) kemarin.

“Sesuai aturan mestinya sudah di­bentuk pansel sebelum masa jaba­tan berakhir, bukan sebaliknya mem­biarkan sampai saat ini karena ini berkaitan dengan kepastian penye­lenggaraan pemerintahan,” ungkap Tasaney.

Tidak dibentuknya pansel sekda berakibat Kementerian Dalam Ne­geri harus menunjuk Plt sekretaris daerah untuk menutupi kekosongan jabatan sekda.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Badan Kepega­waian Daerah tidak boleh mem­biarkan kondisi ini terus berlanjut, sebab akan menggangu kinerja pe­merintah dalam memberikan pela­yanan kepada masyarakat.

BKD kata Tasaney sudah harus melakukan koordinasi dengan KA­SN guna meminta pertimbangan terkait dengan pengisian jabatan sekretaris daerah.

Tasaney menegaskan sekretaris daerah definitif saat ini menjadi kebutuhan utama dari aspek penye­lenggaraan pemerintahan karena itu Pemprov Maluku harus segera mem­bentuk panitia agar seleksi Sekda dapat dilakukan secara terbuka.

Masa Jabatan Selesai

Masa jabatan Sadli Ie sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, kemarin (20/7) resmi berakhir. Beredar kabar bakal diganti.

Kepala Dinas Kehutanan Maluku itu sebelumnya dilantik Gubernur Murad Ismail sebagai Penjabat Sekda, Rabu (19/1), di Aula Lantai VI Kantor Gubernur Maluku.

Jauh sebelumnya, Sadli ditunjuk sebagai pelaksana harian, mengganti Kasrul Selang yang dicopot jabatannya oleh Murad, setelah lebih enam bulan menjabat sebagai Pelaksana Harian.

Kasrul sendiri resmi diberhentikan dari jabatan Sekda definitif, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 58/N tahun 2021, tertanggal 10 Desember 2021.

Bermodalkan SK Presiden tersebut, Murad lalu melantik Sadli. Proses pengambilan sumpah dan pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 141/2022 tertanggal 18 Januari 2022, tentang Pengangkatan Penjabat Sekda Maluku oleh Jasmono, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Penjabat Sekda Maluku ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

“Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan sekda, sekaligus dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Maluku,” ujar dia kala itu.

Bakal Diganti

Berkembang rumor kalau dalam waktu dekat, Murad akan menunjuk orang lain mengganti Sadli. “Banyak masalah dilaporkan yang pak gub,” ujar salah satu sumber yang dekat dengan orang nomor satu di Maluku itu.

Kepada Siwalima, Rabu siang, sumber yang juga salah satu petinggi di Pemprov Maluku bahkan mengaku sudah memprediksikan siapa yang akan mengganti Sadli.

“Ada beberapa nama dan semuanya eselon dua mantap,” tambahnya.

Lalu, apakah betul informasi itu?

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui sama sekali soal akhir masa jabatan, maupun rencana pergantian  Sadli.

“Jangan ke beta,” tulis Orno melalui pesan teks yang dikirim ke Siwalima, Rabu (20/7) siang.

Demikian juga dengan Sadli. Kepada Siwalima Rabu siang melalui sambungan telepon, Sadli mengaku sedang mengikuti rapat secara daring dengan Mendagi, Tito Karnavian. “Beta sementara zoom meeting dengan Mendagri. Nanti telpon lagi ya,” pinta dia di ujung telepon.

Kendati begitu, saat dihubungi kembali Sadli tidak menjawab panggilan telepon, maupun pesan singkat yang dikirim ke telepon selulernya.

Dihubungi terpisah, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, juga enggan berkomentar soal Penjabat Sekda Maluku yang sudah habis masa jabatannya. “Saya off dulu di Otda,” jawab Penjabat Gubernur Sulawesi Barat ini melalui melalui pesan Whatsapp.

Akmal Malik dilantik Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Sulbar, menggantikan Ali Baal Masdar yang berakhir masa jabatanya 12 Mei 2022 lalu, bersama dengan Penjabat Gubernur lainnya yaitu Al Muktabar sebagai Pj.Gubernur Banten, Ridwan Djabar sebagai Pj.Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj.Gubernur Gorontalo, Komjen (Purn) Paulus Waterpau sebagai Pj.Gubernur Papua Barat.

Sementara itu Sekjen Kemendagri, Suharjar Diantoro beberapa kali dikonfirmasi baik lewat telepon selulernya maupun lewat pesan Whatsapp, belum merespon, hingga berita ini naik cetak. (S-20)