AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon bersama Bank Maluku Maluku Utara (Malut) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BPDM, Kamis (18/1) itu dalam rangka mendukung sistem pengelilaan keuangan daerah yang transparan.

Direktur Kepatuhan PT. Bank Maluku-Malut, Abidin disela-sela penandatanganan itu mengatakan, KKI adalah sistem untuk mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan penggunaan Uang Persedian (UP) secara non tunai dalam pelaksanaan belanja daerah.

“Peluncuran KKI merupakan momentum penting dalam perwujudan elektronifikasi Pemkot Ambon yang dapat mendorong pengelolaan keuangan pada sisi belanja dengan lebih efektif dan efisien,” katanya.

Menurutnya, implementasi penggunaan KKI sebagai bentuk kepatuhan atas regulasi  yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 79 tahun 2022.

Yang mana ini menjadi terobosan untuk mendukung integrasi keuangan digital di Pemkot Ambon yang diharapkan akan berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan kas daerah dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

“Bank Maluku Malut dalam mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemda diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai. Seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar,”jelasnya.

Dengan demikian, maka dapat meningkatkan efektivitas transaksi, yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau human error. Dan pada gilirannya, Gerakan Nasional Non Tunai akan dapat mewujudkan ekosistem cashless society.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jacob Selanno mengatakan, dengan ini, maka akan ada dua OPD Lingkup Pemkot akan menjadi contoh penerapan aiatem dimaksud. Yakni BPKAD dan Dinas Pendapatan Pemkot Ambon.

“Dua OPD ini yang siap menggunakan KKI, dan akan menjadi contoh bagi OPD lainnya. Semoga manfaat KKI ini lebih baik sehingga dari sisi pertanggungjawaban, akan lebih baik pula,” harapnya.(S-25)