Pengangguran Tinggi, HL: Investasi Perlu Didorong
AMBON, Siwalimanews – Pengangguran di Maluku terus bertambah, seriring dengan banyaknya jumlah kelulusan perguruan tinggi. Hal ini tentu menjadi masalah jika tidak diatasi dengan baik oleh Pemerintah.
Karena itu, kepala daerah kedepan harus mampu membuka lapangan pekerjaan di Maluku.
Demikian dikatakan anggaran DPR daerah pemilihan Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa saat menyampaikan orasi ilmiah di IAIN Ambon, dengan tema “strategi kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja” Rabu (31/7)
HL, sapaan akrab Hendrik Lewerissa mengungkapkan, tingginya angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi berdasarkan data BPS masih menjadi persoalan di Maluku.
Pemerintah daerah dengan tanggung jawab konstitusional yakni memajukan kesejahteraan umum, harus memikirkan soal lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi di Maluku.
Baca Juga: Dokumen KLHS RT/RW Kabupaten Buru Bakal Berubah“Pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi. Salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja adalah dengan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang hanya tercipta melalui investasi,” ujar HL.
Kata HL, Investor akan masuk ke Maluku untuk berinvestasi, jika pemerintah daerah mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti regulasi yang mempercepat perijinan lewat kebijakan Online Single Submission atau pengurus NIB yang lebih cepat, maka investor akan masuk untuk berusaha di Maluku yang kaya akan sumber daya alam.
Selain itu, kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik dan akses internet harus juga menjadi perhatian serius Pemda.
“Kalau kondisi ini tersedia di Maluku maka dipastikan kondisi ini akan merangsang investor untuk berinvestasi di Maluku,” jelas HL.
HL menegaskan, Pemda harus memiliki visi yang jelas untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Maluku.
HL yang juga salah satu bakal calon Gubernur Maluku ini memastikan, persoalan pengangguran akan masuk dalam visi-misi sebab kepala daerah mampu mengidentifikasi masalah dengan merencanakan program solutif. (S-20)
Tinggalkan Balasan