AMBON, Siwalimanews – Dua senior PDIP Maluku, Evert Kermite dan Jusuf S Leatemia me­laporan dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Rp700 miliar dari PT Sarana Multi Infra­struktur oleh Gu­bernur Maluku ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Evert Kermite kepada Siwalima dalam laporannya mengungkapkan, pihaknya melapor pada Jumat (3/3) dan dibagian secretariat Kejati Ma­luku dan diterima oleh jaksa Nabiah.

Selanjutnya pada Senin, (6/3) mantan anggota DPRD Maluku ini bersama dengan Jusuf Letemia bertemu langsung dengan Wakil Asisten Intelejen, Adjit Latuconsina dan menyampaikan laporan tersebut.

Kermite kepada Siwalima me­nye­butkan, point-point laporan dugaan penyalahgunaan dana pinjaman SMI tersebut yaitu Per­tama, pada 27 November 2020  Gu­bernur Maluku, Murad Ismail ber­sama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur telah menanda­tangani Perjanjian Pinjaman 700 miliar dari PT SMI.

Dua, Tunjan pinjaman dana ter­sebut adalah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah Maluku dengan berpatokan kepada PP No 23 Tahun 2020 untuk menjalankan program pemilihan ekonomi nasional sebagai upaya sebagai upaya untuk melakukan penyelamatan ekonomi nasional.

Ketiga, sebelum pendanaan dana tersebut, tanggal 27 November 20220, gubernur telah me­nyampaikan surat pemberitahuan peminjaman uang kepada DPRD Maluku tanggal 26 November 2020. Karena kondisi khusus yang di­alami semua daerah yakni, Covid-19, maka sesuai ketentuan pinja­man uang tersebut tidak lagi mendapat persetujuan dari DPRD sesuai dengan PP No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Pasal 12.d namun hanya disam­paikan surat pemberitahuan pinjaman.

Empat, APBD Perubahan tahun 2020 telah ditetapkan oleh DPRD Maluku tanggal 6 Oktober 2020, karena itu DPRD kaget tiba-tiba muncul pinjaman, apalagi proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman dana PT SMI telah ditenderkan lewat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Lima, dalam buku laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2020 Bab II-8 tabel.2.6 tertulis pe­nerimaan pinjaman daerah dengan perincian, anggaran Rp700.000. 000.000, realisasi Rp175.000.000. 000, selisih Rp525.000.000.000.

Enam, dari 700 miliar digunakan oleh gubernur untuk membangun 136 proyek yang terdiri dari proyek pembangunan jalan baru di Kabupaten Seram Bagian Barat, proyek pembuatan trotoar yang baru di Kabupaten SBB. Proyek pembuatan trotoar yang berlokasi di Kota Ambon begitupun juga proyek drainase, proyek air bersih di Pulau Haruku, proyek pem­buatan talud di Pulau Buru dan Kabupaten SBB, proyek jalan baru di Wakal. Diduga proyek-proyek tersebut masih sebagian besar masih bermasalah, karena ada yang belum dikerjakan bahkan ada yang sudah mengalami kerusakan.

Tujuh, DPRD Maluku yang punya hak anggaran seolah-olah mem­be­rikan kesempatan kepada pihak pemda untuk mengatur, mene­tapkan proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan pemu­lihan ekonomi nasional (PEN), ketika APBD tahun 2021 ditetapkan, semua proyek yang dibiayai de­ngan dana SMI sudah ditenderkan dan dikerjakan.

Bahwa pemanfaatan dana pin­jaman tersebut harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dan dana pinjaman tersebut harus dimasukan dalam APBD.

Para pelapor ini menduga, telah terjadi penyimpangan terhadap prosedur dan mekanisme pelela­ngan proyek.

Kermite juga menduga, gu­bernur telah melanggar PP nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Maluku.

Karena itu, pihaknya meminta Kejati Maluku dapat menyelidiki besar pinjaman dana PT SMI , apakah benar Rp700 miliar. Pa­salnya, dana pinjaman itu seha­rusnya dimanfaatkan untuk pe­mulihan ekonomi nasional didae­rah, namun digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak ada kaitannya dengan PEN di daerah Maluku.

Kermite menambahkan,pihak kejati melalui Adjit Latuconsina saat bertemu langsung telah merespon hal ini.

Dia berharap, laporannya itu bisa ditindaklanjuti oleh pihak Kejati Maluku.

Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wah­-yudi Kareba ketika dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsapp, Senin (6/3) berjanji akan mengecek.

“Saya akan cek ya,’‘ ujar Wahyudi.

Wahyudi tetap janji akan mengecek soal laporan tersebut. (S-05/S-10)