JAKARTA, Siwalimanews – Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyiapkan dua skema pendaftaran untuk peserta vaksin Covid-19 kategori mandiri yakni lewat digitalisasi dan manual.

“Satu memang melalui Apps, tapi juga bisa melalui website,” ungkap  Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar bertajuk ‘Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19’, yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12) seperti yang dikutip dari kompas.com.

Dalam pendaftaran secara digital ini, Kementerian BUMN menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma untuk melakukan pendataan masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

Sementara itu, pemerintah akan melibatkan TNI-Polri dalam mendata masyarakat yang ingin mendaftar secara manual. Masuknya skema pendaftaran manual ini juga sekaligus sebagai langkah antisipasi apabila terdapat daerah yang mengalami kesulitan mengakses internet.

“Ingat, dari awal kita sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan TNI-Polri. Karena itu, yang memang ada kesulitan, keterbatasan melakukan digital, kita libatkan Babinsa dan Babinkamtibmas sejak awal. Dengan begitu, yang namanya manual bisa juga diproaktifkan dari TNI-Polri,” ucap Erick.

Dalam pendaftaran mandiri ini, pemerintah juga bisa merujuk data base yang ada di Disdukcapil dan BPJS Kesehatan. Dari data ini pemerintah juga bisa melakukan pemetaan terhadap wilayah yang sekiranya sulit tersentuh.

“Database-nya dari awal sudah kita ketahui, kan ada data Disdukcapil, data BPJS Kesehatan. Kita bisa melihat mapping-nya, titik-titik mana yang ada kesulitan,” ucapnya.

Sejauh ini, Kementerian BUMN sendiri masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan terkait pembukaan pendaftaran vaksin Covid-19 kategori mandiri.

“Untuk pendaftaran, kita sedang menunggu keputusan dari Pak Menkes kapan pendaftaran ini dimulai dibuka, tetapi tadi sudah disampaikan pendaftaran yang namanya dari mandiri kita buttom up, kita terbuka,” jelasnya.(S-39)