Pencopotan Lucky dari Ketua DPRD Sudah Melalui Kajian DPP
NAMROLE, Siwalimanews – Mantan Pengurus DPD PDI Perjuangan Maluku Noverson Hukunala menilai, proses pencopotan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku dan Bendahara DPD PDI Perjuangan sudah melalui proses kajian yang panjang dari DPP atas kesalahan yang berulang kali dilakukan.
“Pencopotan seorang kader dari posisi oleh DPP itu sudah melewati berbagai kajian, dan saya kira terkait dengan Pak Lucky, ini karena dua masalah yang sama yang terjadi lagi,” ucap Hukunala kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (15/10).
Hukunala menuturkan, Lucky pernah dipanggil oleh DPP pada 11 September 2020, setelah itu DPP memberi warning kepada Lucky agar tak melakukan kesalahan lagi, tapi ternyata kasus yang sama terjadi lagi di tahun 2022, dan Lucky pun kembali dipanggil DPP pada 12 September 2022 lalu.
“Saya kira ini masalah yang kedua kali, dan kalau sampai kedua kali, wajar jika DPP ambil sikap epaskan Pak Lucky dari Ketua DPRD dan Bendahara DPD,” tuturnya.
Untuk itu, apa yang dialami Lucky Wattimury saat ini, bukan karena ada yang mencoba mengganjalnya, tetapi sebagai kader partai, Lucky pasti tahu, bahwa hal-hal seperti ini akan tetap disikapi oleh DPP.
Baca Juga: Resmi, PDIP Copot LW“Tapi benar atau tidaknya manufer dari pihak-pihak tertentu untuk mengganjal Pak Lukcy terkait politik Kota Ambon maupun Pemilu 2024, hanya Lucky yang lebih tahu itu,” tandasnya.
Walaupun demikian, Hukunala berharap, jangan sampai persoalan ini menjadi polemik, bahwa DPP serta merta mencopot Lucky karena ada kepentingan lain.
“Jadi polemik soal Pak Lucky jangan sampai diperpanjang oleh kader, karena seakan-akan DPP mengambil sikap itu karena ada tendensi tertentu, tetapi yang saya pahami, ini adalah persoalan yang sama untuk kedua kalinya,” ujarnya.
Hukunala mengaku, masalah yang terjadi memang merupakan persoalan person Lucky, tetapi terlepas dari persoalan pribadi, Lucky juga terikat dengan posisi dan jabatannya di partai.
“Saya tidak menyalahkan Pak Lucky dan tidak menuding siapa-siapa, tetapi di DPP tidak akan memberikan sanksi kepada kader, tanpa melalui proses yang panjang, dan Pak Lucky tahu itu,” cetusnya.
Bahkan, partai akan selalu membela kadernya ketika tidak bersalah. Tetapi partai juga tidak akan sungkan memberikan sanksi kepada para kader partai yang memang terbukti dan sah itu berbuat salah, sebab, partai memberikan sanksi tidak serta merta begitus aja, tetapi mempelajari segala konsekwensi dan resiko yang akan terjadi.
“Marwah partai ini menjadi taruhan. Partai itu tidak pernah membuat keputusan menciderai kadernya, kecuali anggotanya mempunyai sikap, prilaku dan tindakan yang menciderai dirinya sendiri,” jelas Hukunala. (S-16)
Tinggalkan Balasan