AMBON, Siwalimanews  – Pemerintah Provinsi Maluku tidak bisa memastikan kapan insentif tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD dr. M Haulussy dicairkan.

Para pejuang covid ini siang dan malam bekerja tanpa kenal lela, namun insentif terhitung sejak Januari-Juni tidak ada tanda-tanda akan dicairkan.

Sebagai orang kedua di Maluku, Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno tidak bisa memastikan kapan anggaran ini dicairkan.

“Kami akan memanggil Pelaksana harian kadis kesehatan yang baru untuk meminta laporan dari honor atau insetif tenaga kesehatan terkait yang mengurus Covid-19,” kata wagub dalam konferensi persnya di kantor gubernur, Rabu (21/7).

Selain itu juga dirinya akan meminta Karo Hukum sebagai sekretaris tim covid Maluku untuk memberikan rincian tentang masalah anggaran yang akan di cairkan untuk tim covid yang sudah tersalurkan.

“Nanti setelah data itu masuk baru kita tahu seperti apa, tenaga kesehatan yang ada di rumah-rumah sakit dan kami akan mengecek seperti apa distribusi insetif tenaga kesehatan yang belum tersalurkan,” janjinya.

Diakui bahwa dirinya segera akan meminta penjelasan dari kepala badan pengelola keuangan untuk melakukan krosecek itu langsung ke tim teknis tenaga kesehatan.

“Yang pasti insentif harus dibayar, mungkin agak terlambat tapi harus dibayar,” ujarnya.

Ditanya kapan kepastian anggaran ini akan dicairkan wagub mengaku belum tahu kapan namun harus tetap dibayar, bahlan dirinya juga tidak tahu kendala apa yang membuat proses ini lambat.

“Saya belum kapan, terlambat karena apa namun saya belum menerima laporannya,” ucapnya singkat.

Keluhan Nakes

Pernyataan Mendagri soal penyerapan anggaran yang berjalan lamban, salah satunya bisa dibuktikan dengan keluhan tenaga kesehatan yang selalu mengeluhkan belum menerima hak-haknya sebagai nakes.

Insentif tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di rumah sakit umum daerah dr M. Haulussy sejak Januari 2021 tak kunjung dicairkan.

Pihak RSUD beralasan tim pengumpul masih melakukan pengumpulan data kemudian diserahkan ke tim verifikasi dan membutuhkan waktu cukup lama karena dokumen nakes harus lengkap.

“Saya sudah koordinasikan dengan tim pengumpul, sebagian data sudah beres dan telah diverifikasi sebagian lagi sementara berjalan. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa selesai verifikasi dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Maluku untuk permintaan pencairan,” jelas Wadir Perencanaan dan Keuangan RSUD dr M Haulussy, Detta kepada Siwalima tadi malam.

Dirinya mengakui data nakes yang sedang di kumpulkan itu dari bulan Februari-Juni untuk diverifikasi, sedangkan Januari telah selesai diverifikasi.

Dengan jumlah tenaga medis sekitar 245 orang,  RSUD harus menggelontorkan dana Rp1,5 miliar setiap bulannya.

“Jumlah ini statis, tergantung jumlah pasien, jumlah jam kerja, dan sebagainya. Data-data inilah yang sementara kita kumpulkan dan verifikasi,” kata Detta. (S-39)