AMBON, Siwalimanews – Perhatian Pemkot kepada warga Kota Ambon pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terkesan lepas tangan terhadap keluarga pasien tersebut.

Padahal sebagian besar pasien covid-19 yang menjalani karantina terpausat merupakan tulang punggung keluarga dan bukan Aparat Sipil Negara (ASN).

Mirisnya lagi, Pemkot seakan menutup perhatian kepada warganya jika sudah ditangani Pemprov Maluku di lokasi karantina. Sementara keluarga pasien merupakan tanggungjawab Pemkot Ambon mengabaikan tanggungjawab mereka.

Ibu Rosina (48) pasien Covid yang merupakan tulangpunggung keluarganya, saat divonis positif covid-19, hingga kini Pemkot Ambon terkesan lepas tangan terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan di rumah.

“Pada 28 September saat saya ditracking oleh Dinkes Kota Ambon, sempat diminta untuk dikarantina oleh gugus kota Ambon, namun karena kuota hotel yang dipakai pemkot untuk tempat karantina terpusat penuh, maka dirinya dipindahkan ke pusat karantina LPMP dan sejauh ini saya lihat kita terkesan dianaktirikan oleh pemkot padahal saya warga kota,” ucap Rosina kepada Siwalimanews.

Menurutnya, kondisi anak-anaknya pasca ia divonis positif Covid-19 sampai saat ini tidak ada perhatian apa-apa dari pemkot, bahkan anaknya kini diurus oleh keluarganya karena dirinya tidak mempunyai uang lagi.

“Sempat dua hari yang lalu minta uang ke saya karna uang sisa Rp 3.500 sekarang su seng ada uang lagi, untuk dong kebutuhan makanan sekarang dong cari jalan sendiri. Hari ini untuk sementara waktu kedua anak saya diurus oleh keluarga saya, tapi mau sampai kapan hal ini terjadi,” tandasnya dengan nada kecewa.

Ia berharap, Walikota Ambon bisa menyikapi persoalan tersebut dengan bijaksana dan dengan penuh rasa keadilan.

“Semoga Pak Walikota Ambon bisa dengar jeritan suara hati seorang ibu ketika anak-anaknya dalam kondisi kelaparan saat ibunya terpaksa dikarantina akibat covid-19,” harapnya.

Sementara itu, pasien lainnya Patrick Papilaya yang dihubungi secara terpisah menegaskan, selama dirinya menjalani karantina di LPMP, tak ada perhatian sedikitpun dari Pemkot Ambon terhadap keluarganya.

“Selaku warga Kota Ambon saya justru heran dengan proses penanganan pemkot, padahal pak Walikota pernah menyatakan di berita-berita pada media massa, bahwa keluarga pasien covid-19 pasti akan diberikan bantuan, ternyata itu hanya pemanis kata-kata saja,” ujar Papilaya.

Papilaya menegaskan, a apa yang disampaikan Walikota Ambon, ternyata cuma isapan jempol semata, bahkan pemkot lepas tangan karena berpikir Pemprov Maluku melakukan penanganan kepada pasien di lokasi karantina terpadu bahkan keluarga pasien di rumah.

“Yang terhormat tuan besar Richard Louhenapessy, jangan cuman bicara retorika belaka, namun tidak nampak bukti nyata di lapangan, kami yang ditangani pemprov Maluku itu ber-KTP Ambon, keluarga kami ber-KTP Ambon pak,” tegansya.

Menurutnya, penanganan pasien covid-19 oleh Pemprov Maluku patut diacungi jempol, namun karena dibatasi oleh dana covid-19 yang bersumber dari APBD maka Pemprov Maluku tidak menangani keluarga pasien.

Sementara Kota Ambon mendapat kucuran dana dari APBD maupun APBN sehingga selain menangani pasien covid-19, juga keluarga pasien yang ditinggalkan.

“Saya ini tulang punggung keluarga dan bukan ASN, namun selama hampir tiga minggu di lokasi karantina terpadu, Pemkot Ambon tidak pernah melihat keluarga saya yang ada di rumah,” urainya.

Ditambahkan, akibat penanganan yang tidak optimal, menyebabkan masyarakat tidak mempercayai adanya covid-19, apalagi ada dugaan beberapa ASN yang ditangani Pemkot Ambon ternyata diberikan bantuan sebesar Rp 4 juta/orang.

“Saya minta perhatian dari Walikota Ambon yang terhormat bapak Richard Louhenapessy dan Pak Ketua Satgas Covid-19 Kota Ambon, bapak Syarief Hadler menyikapi persoalan ini, jangan lepas tangan karena kami adalah warga ber-KTP Ambon, ingatlah siapa buat baik akan menuai hasil yang baik pula” cetusnya. (S-39)