AMBON, Siwalimanews – Pemuda Jazirah ancam akan melakukan aksi demonstrasi terhadap Penjabat Bupati Malteng, Muhamat Marasabessy lantaran dinilai lambat tangani konflik yang melibatkan masyarakat Negeri Hitu dan Wakal, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah.

“Memang Penjabat Bupati telah melakukan pertemuan mediasi dengan menghadirkan Raja dan Tokoh Pemuda dari kedua pihak. Tapi kami melihat, konflik ini seakan dipelihara, karena sampai saat ini, ketegangan, bahkan aksi saling baku lempar antar warga, masih terjadi,”ujar

Koordinator Pemuda Jazirah Bersatu (PJB), Suherman Ura dalam rilisnya, kepada Siwalima Sabtu (10/2).

Itu artinya, kata dia, hasil mediasi yang dilakukan, tidak dieksekusi oleh Penjabat Bupati. Padahal sebelumnya, telah dijanjikan bahwa konflik itu akan segera ditangani secara   sistematis.

“Ini konflik, dan ada yang terkena dampak. Tapi jangan kemudian sekedar memberikan bantuan dan santunan saja. Yang diharapkan, bagaimana dapat memutus mata rantai konflik dua negeri bertetangga itu,”pintanya.

Dengan masih adanya riuk-riuk yang bisa memicu konflik kembali terjadi, itu menandakan Penjabat Bupati tidak becus, tidak berkoordinasi secara maksimal dengan aparat keamanan, sebagai upaya untuk mencari eskalasi konflik dengan menambah aparat keamanan.

“Mestinya aparat keamanan itu bukan hanya diminta untuk wilayah perbatasan dari kedua negeri, tapi juga ditempatkan di dalam negeri sebagai upaya mencegah upaya provokasi,” katanya.

Sehubungan dengan itu, pihaknya menilai, negosiasi politik dan kemanusiaan Penjabat  Bupati, kian melemah. Pasalnya, dalam rangka mengagregasi segala bentuk kelu­han korban dan masyarakat yang mengalami kerugian materil dalam konfilik tersebutpun, sangat lamban.

Bahkan negosiasi politik yang dilakukan Penjabat Bupati, hanya sampai pada tingkat elit dan tidak menyentuh sama sekali ke masyarakat. Ini berbanding terbalik dengan yang Marasabessy lakukan di Pelauw-Kariu, yang telah  membangun sebuah posko, dimana setiap saat, datang  untuk mela­kukan kontrol terhadap situasi kamtibmas diwilayah tersebut.

“Kenapa itu tidak dilakukan di Leihitu juga, padahal masyarakat Hitu dan Wakal juga adalah masya­rakat Malteng. Ini ada apa?,” tutur­nya.

Terkait persoalan itu, pihaknya meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk mengevaluasi Penjabat Bupati Malteng.

“Senin pekan depan, kami akan arahkan seluruh pemuda dan Mahasiwa Jazirah untuk melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku dalam rangkah dan meminta, agar Gubernur dapat menghadirkan Penjabat Bupati Malteng,”jelasnya. (S-25)