Pemprov Genjot Tiga Sektor Tekan Angka Pengangguran

AMBON, Siwalimanews  – Tingginya angka pe­ngangguran di Maluku yang mencapai 7 persen per tahun membuat Pem­prov Maluku harus me­nggen­jot tiga sektor andalan.

Tiga sektor andalan itu adalah sektor perikanan (bu­diyada dan tangkap), sektor  pertanian (perke­bu­nan rempat-rempah) dan pa­riwisata (bahari dan se­jarah).

“Jadi dalam rangka men­dorong eksploitasi terha­dap sektor tiga unggulan Maluku maka kita butuh skill yang kita dorong un­tuk bagaimana eksploitasi sumber daya alam berbasis pada pengetahuan,” kata Plt Kepala Bappeda Malu­ku, Djalaludin Salampessy kepada wartawan di Kan­tor Gubernur Maluku, Ju­mat (20/9)

Menurutnya, kedepan butuh hilirisasi mindset un­tuk mengelola tiga sektor andalan itu.

“Kita butuh skill dan butuh vo­kasi, dengan demikian pentingnya vokasi dalam struktur perencanaan, sehingga secara struktural ini harus didorong oleh pendidikan, ketena­gakerjaan dan sektor terkait lainya,” jelas Salampessy.

Dirinya mencontohkan, dalam pe­ngelolaan sektor pariwisata. Apa­bila tidak memiliki skill maka bisa saja orang lain yang mengelola pariwi­sata di Maluku.

“Jadi jangan sampai kita ngomong tentang pariwisata, sektor pariwisata kita dorong tetapi tenaga kerja kita datangkan dari luar,” kata Salam­pessy.

Olehnya perlu dilakukan vokasi untuk penguatan skill terhadap te­naga kerja yang ada di Maluku di tiga sektor andalan yang terus dikem­bangkan.

“Skill dari tenaga kerja yang harus disiapkan untuk menggenjot tiga sektor mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Salampessy.

Hal yang sama juga bisa terjadi di bidang sumber daya lainya, seperti blok masela dimana dibutuhkan pe­nguatan skill bagi tenaga kerja yang ada di Maluku.

“Kita tidak ingin menjadi penon­ton di rumah sendiri sehingga dibu­tuh­kan butuh kemampuan menge­lola sumber daya yang ada,” tandas Salampessy.

Menurutnya, setiap tahun pem­prov menyiapkan anggaran untuk melakukan pendidikan vokasi terha­dap tenaga kerja di Maluku. Dan sudah dimasukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku (RPJMD) 2020-2014.

Diharapkan kedepan, tenaga kerja di Maluku tidak hanya menjadi penonton tetapi berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, sehingga dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Maluku dapat berkurang.

“Ini juga sejalan dengan visi dan mi­si gubernur dan wakil gubernur Ma­luku lima tahun kedepan yakni Malu­ku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejah­teraan dan berdaulat atas gugus ke­pulauan,” tandas Salam­pessy. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *