AMBON, Siwalimanews – Turut merasa prihatin dengan kondisi RSUD Haulussy, Dewan akhirnya mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil alih penanganan RSUD Haulussy.

Pasalnya, RSUD Haulussy merupakan rumah sakit milik daerah yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemprov.

Demikian desakan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (7/11).

Menurut Saodah, sangat beralasan pemprov ambil alih mengingat kondisi RSUD Haulussy saat ini semakin merosot, jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

“Persoalan RSUD Haulussy ini sejak tahun 2016 lalu saya sudah prediksi akan bermasalah dari tingkat pelayanan, dan buktinya semakin merosot,” tutur Saodah.

Pergantian Direktur kata Saodah dilakukan dengan tujuan agar ada pembenahan terhadap manajemen RSUD Haulussy namun tidak pernah terjadi.

Justru sebaliknya manajemen RSUD Haulussy semakin rusak lantaran tidak ada pembenahan di tubuh manajemen rumah sakit.

Dia mengakui, status BLUD menyebabkan RSUD Haulussy semakin terpuruk karena tidak ada kemandirian dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi operasional rumah sakit.

“Kalau dengan status BLUD ini RSUD Haulussy tidak bisa mandiri, maka pemprov lebih baik kaji dan dikembalikan menjadi satuan kerja saja supaya seluruh operasional ditanggung pemerintah daerah dari pada masalah ini terus terjadi,” tegasnya.

RSUD Haulussy lanjut Saodah, saat ini seperti bayi yang lahir prematur dan sedang sakit apalagi dengan persoalan hutang yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Obat yang tidak ada di RSUD Haulussy karena pihak ketiga tidak bersedia lagi mensuplai ke RSUD Haulussy, karena hutang yang belum mampu diselesaikan sampai sekarang,” jelasnya.

Saodah menambahkan, jika RSUD Haulussy tidak diambil alih pemprov maka dipastikan akan kalah bersaing dengan Siloam maupun Leimena yang menjadi rujukan pasien saat ini .(S-20)