AMBON, Siwalimanews –  Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat penetapan sekretaris daerah yang definitif.

Pasalnya, proses seleksi sekda telah selesai dilakukan oleh tim seleksi dan hasilnya tiga nama telah diserahkan kepada Mendagri untuk ditentukan.

Namun, rasanya waktu yang tersedia cukup lama sejak tiga nama calon sekda dikirim oleh timsel, sebab hingga saat ini hasilnya pun belum kunjung datang, akibatnya masyarakat di luar terus mempertanyakan sejauh mana proses yang dilakukan untuk mendapatkan seorang Sekda Maluku yang definitif.

“Proses sudah sesuai tahapan dan hasilnya timsel sudah kirim, tapi belum ada akibatnya publik tanya karena mereka ingin sekali segera ada sekda definitif bagi Maluku,” tandas Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (27/9).

Pemerintah Provinsi Maluku kata Rumra, sudah saatnya melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat penetapan sekda, sebab jabatan sekda sangat penting jika dibandingkan dengan seorang pelaksana tugas yang kewenangannya sangat terbatas.

Apalagi, masa jabatan pelaksana tugas sekda juga telah diperpanjang selama beberapa kali, artinya tidak sehat bagi proses penataan birokrasi jika terus dipimpin oleh seorang pelaksana tugas dan bukan sekda definitif.

“Kita di komisi tidak persoalkan siapa yang nantinya jadi sekda dari tiga nama yang diserahkan timsel, karena itu kewenangan gubernur sesuai hak prerogatifnya, tetapi masukan dan dorongan dari komisi juga sangat penting untuk diperhatikan oleh gubernur,” tandas Rumra.

Politisi PKS Maluku ini berharap, ada perhatian baik dari pihak eksekutif untuk segera melakukan koordinasi, agar minimal pembahasan APBD Perubahan 2022 maupun APBD tahun 2023 dapat dilakukan oleh sekda definitif, sehingga keputusan bersama dapat dipertanggungjawabkan.

“Koordinasi sudah harus dilakukan, jangan biarkan kondisi ini terkatung-katung, dan kita harapkan Oktober ini sekda definitif sudah ada agar memudahkan kita dalam membahas APBD,” harap Rumra.(S-20)