AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Tual, minta lebih dari 80 persen perekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan anak daerah.

Sekretaris Komisi I DPRD Maluku Michelle Tasane kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (17/3) membenarkan permintaan dari pemerintah kota tual beberapa waktu lalu.

Menurutnya Komisi I DPRD telah mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Pemkot Tual dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Salah satu yang diminta Pemkot Tual, berkaitan dengan seleksi CPNS atau P3K, masih minim anak daerah yang lulus seleksi, sehingga harus diutamakan anak daerah,” jelas Tasane.

Alasan yang diberikan Pemkot Tual sangat rasional, sebab ditakutkan ketika orang luar yang mengisi kebutuhan CPNS dan P3K di Tual, ternyata setelah mengabdi selama 10 tahun, mereka mengajukan mutasi.

Jika hal ini yang terjadi, maka sudah pasti Pemkot Tual dan masyarakat yang akan dirugikan, karena kembali lagi terjadi kekosongan CPNS maupun P3K.

“Komisi I dan IV telah menyam­paikan aspirasi ini ke BKN, namun ditolak karena alasan UU, tetapi dalam kesempatan kedepan DPRD tetap akan memperjuangkan kepen­-tingan masyarakat, termasuk masuk­-kan Pemkot Tual,” janjinya. (S-20)