AMBON, Siwalimanew –Pemerintah Kota Ambon, siap membenahi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel/Solar untuk Nelayan (SPDN) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon Febby Maail mengakui, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mendorong pihaknya dalam hal ini dinas teknis untuk dikelola guna kepentingan para nelayan.

“Hari ini sudah ada permohonan kerjasama yaitu dari koperasi nelayan untuk bermitra dengan Pemda Kota Ambon dalam mengelola SPDN di PPI Eri itu,” ungkap Maail, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (3/11).

Katanya, pengelolaan ini perlu lantaran permintaan langsung oleh Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kota Ambon beberapa hari lalu. Katanya, Ahok meminta agar Kota Ambon proaktif mensuplai BBM bagi nelayan kecil agar mendapat BBM bersubsidi.

Akan tetapi, kendala saat ini SPDN yang dimiliki kota ini sudah tidak berfungsi dengan baik sejak 2015 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya sementara berupaya untuk proses pengelolaanya.

“SPDN di PPI Eri dari 2015 ketika dibangun, dia belum maksimal. Karena pengelolaannya mesti diswakelolakan ke koperasi sebab itu kan diperuntukkan untuk nelayan,” akui Maail.

Dinas Perikanan sambung Maail, sementara mengkaji kelayakan usaha koperasi nelayan yang dapat mengelola SPDN tersebut, dan sambil menunggu itu, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke PT Pertamina terkait dengan kondisi SPBU disana.

“Kondisi SPBU kan harus layak. Pertamina sudah turun kesana, mereka bilang masih bagus. Mungkin yang harus diperbaiki hanya bagian atas SPBU, seperti pagar, instalasi. Tujuannya yah untuk aspek keselamatannya,” terang mantan Sekdis Bappeda-Litbang itu.

Maail menambahkan, SPBU nelayan di Eri itu wajib untuk dimaksimalkan karena memang masih layak. Sebab itu mesti ada lembaga yang kompeten mengelola, apakah itu negara melalui Pemda kota atau koperasi, ketimbang dikelola pribadi orang yang memonopoli.

“Apalagi pa Ahok sudah tegaskan, kalau ada investor yang mau masuk, buka jalan, jangan persulit. Sehingga tidak ada monopoli. Jadi kalau koperasi masuk, investor masuk kelola itu lebih baik. Jadi ketika banyak untuk SPBU nelayan, harga tidak satu. Akan sama dengan harga solar,” akunya.

Semakin banyak lembaga yang ingin mengelola SPBU nelayan di PPI Eri dengan meminta reko­mendasi dinas, pihaknya tambah Maail, siap memberi rekomendasi. Nanti kemudian bekerjasama dengan BUMNeg setempat terkait lahan, tidak masalah.

“Kalau dia dalam pengelolaan SPBN, maka Pertamina pasti akan kawal. Pertamina pasti tidak akan asal berikan begitu saja. Dia juga kawal tata kelola, misalnya harga jual, tata kelola SPBN. Kita juga akan bersama Pertamina kawal dia,” pungkasnya. (S-52)