AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon menjelaskan kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun.

“Saat ini kita tengah mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-SPB), kata Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pem­bangunan dan Kesra Ronald Lekransy ketika menerima maha­siswa unpatti dalam rangka kuliah lapangan di Balai Kota, Rabu (4/12).

Dijelaskan untuk Kota Ambon indeks e-SPB berada di level 2,85 dengan kategori baik.

“Ini harus terus kita upayakan,” ujarnya.

Menurutnya, ada empat domain e-SPB yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai dan dievaluasi oleh peme­rintah pusat.

Baca Juga: Naiknya Harga Jadi Pemicu Tingginya Inflasi Maluku

Untuk domain kebijakan menurut­nya lebih kepada bagamaina regulasi pemerintah daerah. Misal­nya Satu Data Indonesia sudah ada, keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya.

“Ini sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesuatu,” terangnya.

Selanjutnya, domain tata kelola yakni untuk memastkan terlaksa­nanya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur e-SPB, peta rencana, rencana ang­garan, proses bisnis, pembangunan aplikasi, pusat data terpadu, jaring­an intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.

“Domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah ini masih menjadi tantangan bagi kita, “ ujarnya.

Kemudian domain manajemen meliputi manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, Pemkot memiliki SP4N Lapor untuk pengaduan masyarakat.

Selain itu ada juga sistem manajemen data statistic, Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perijinan Terpadu Satu Pintu, Sistem Manajemen Administrasi Ke­pendudukan, Srikandi, OSS, Simpatda, SIM PBB, Mall pelayanan publik dan lainnya.

“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tang­gungjawab pemerintah dapat terkontrol dan meminimalisir adanya KKN,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui e-SPB dengan mendorong good dan smart governance diharapkan akan memberikan dampak yang baik dalam bidang demokrasi, efiensi, efek­tifitas, transparan, akuntabel, berorientasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, dalam kuliah lapangan ini, para mahasiswa didampingi oleh dosen pengasu mata kuliah, Aminah Bahasoan, serta dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.

Aminah dalam pengantarnya, mengatakan tujuan dari kuliah lapangan ini adalah untuk mentranformasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.

“Dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi Command Center Pemkot Ambon,” jelasnya. (S-29)