AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon dinilai tidak transparan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan California Education Center, termasuk soal setoran wajib bagi setiap calon tenaga kerja sebesar Rp85 juta yang harus dibayarkan ke pihak yayasan tersebut.

Pasalnya, sejak dikeluarkannya pengumuman hingga pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Australia yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, pihak dinas tak pernah menjelaskan tentang yayasan tersebut yang bekerja sama dengan pemkot dalam hal penyaluran tenaga kerja ke Australia.

Namun dalam prosesnya, mereka baru terbuka soal kewajiban bagi calon pencari kerja, terkait setoran sejumlah uang jika ingin diberangkatkan.

Bahkan terkait hal ini, salah satu pelamar melalui akun tik toknya bernama @adeo118 bercerita, bahwa awalnya, mereka hanya berpikir akan menyetor sekitar Rp10-15 juta, dan tidak pernah terbayangkan, bahwa jumlah yang harus disetor, nyaris mencapai Rp100 jutaan.

“Tadinya beta deng tamang-tamang berpikir, paling mentok Rp10-15 jutaanlah, tahu-tahunya dalam sosialisasi saat itu, disampaikan Rp85 juta, dan itu kita disuruh pinjam ke bank Rp100 juta,” tutur pemilik akun tik tok tersebut.

Terkait hal itu Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena yang kembali dikonfirmasi wartawan usai membuka kegiatan di Bizz Hotel Ambon, Kamis (30/3) soal tudingan tersebut menepisnya.

Pasalnya, menurut walikota setiap perusahaan yang akan mempekerjakan orang ke luar negeri, pasti ada biayanya, dan itu yang telah disosialisasikan kepada 152 calon pencari kerja asal Kota Ambon.

“Ini soal pilihan, yang pasti pemkot menfasilitasi perusahaan yang ingin memperkerjakan warga kota ke luar negeri. Soal sejumlah dana itu, kan butuh tiket, pelatihan, visa dan sebagainya. Tapi disini, solusi dari pemerintah, agar bagaimana uang itu tidak dipakai dari uang pribadi, tetapi akan diberikan kredit lewat bank,” ucap walikota.

Untuk itu kata walikota, jika para pelamar itu menyatakan mundur, maka itu adalah pilihan mereka. Namun disisi lain, pemkot berupaya mencari solusi, agar para pencari kerja tidak menggunakan dana pribadi untuk menyetor ke yayasan tersebut, namun akan dicicil setelah mereka nantinya bekerja di Australia.

“Jalan keluarnya seperti itu, silahkan yayasan menawarkan apa dari mereka, tapi kalau para pencari kerja itu tidak mau, maka jangan dipaksa. Tugas kita membantu mereka agar bisa difasilitasi lewat kredit itu,” tutur walikota.

Disinggung soal nominal penyetoran yang mungkin dinilai terlalu besar, walikota menegaskan, ada sekitar 13 item yang dirincikan sesuai kebutuhan para pencari kerja dalam proses keberangkatan tersebut. Untuk itu, silahkan dilihat, apakah masuk akal atau tidak.

“Kami tidak bisa menginterfensi perusahaan. Kami hanya melihat bahwa ada peluang ini, makanya kita coba fasilitasi. Kalau mereka merasa bahwa ini terlalu berat, maka tugas kami menginterfensi bagaimana supaya mereka tidak merasa berat,” tandas walikota.

Sedangkan pelatihan yang tidak sesuai dengan lowongan yang disampaikan, yaitu dibidang pertanian dan peteranakan, dan juga para pencari kerja yang ternyata belum pasti langsung dipekerjakan setelah tiba di Australia, walikota menegaskan, yang pasti, pemkot sudah berupaya untuk menfasilitasi ini, namun kemudian ada persoalan seperti ini, maka tentu akan dihentikan aktivitas yayasan tersebut.

“Barang ini tidak terlalu susah, kalau memang ada persoalan-persoalan seperti ini,  yang penting disini pemerintah berniat baik membantu warganya. Artinya tidak ada tenaga kerja yang dikirim oleh pemerintah, harus lewat penyedia tenaga kerja, dan itu mereka punya lisensi,” ucap walikota.

Disinggung soal 15 calon pencari kerja ke Australia sebelumnya yang hingga kini belum diberangkatkan, walikota mengaku, saat ini mereka masih berproses untuk diberangkatkan.

“Memang banyak persyaratan untuk mau bekerja ke luar negeri, pemkot disini hanya membantu untuk memudahkan mereka agar mereka tidak merasa itu sebagai beban,” pungkas walikota.(S-25)