DOBO, Siwalimanews – Guna meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, maka Pemerintah Kabupaten Aru menggelar pelatihan bagi aparatur desa se-Kecamata Aru Tengah.

Kegiatan yang dibuka Bupati Johan Gonga di salah satu hotel di Kota Dobo itu, diikuti 245 peserta dan menghadirkan narasumber antara lain, Prof Dr Fernandes Sumangungsong, dan Dr. Imelda Hutasoit.

Bupati saat membuka kegiatan itu mengatakan, tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah, untuk meningkatkan kapasitas pemdes dan BPD tentang tata kelola pemdes, serta menguatkan pemdes dan BPD tentang perencanaan pembangunan desa yang lebih efisien, terarah, dan tepat waktu.

“Selain itu juga bertujuan untuk, meningkatkan kapasitas pemdes dan BPD terkait pengelolaan keuangan desa, dan merumuskan rencana tindak lanjut pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap tata kelola pemdes serta meminimalkan penggunaan anggaran desa untuk pelaksanaan pelatihan diluar daerah, dengan hanya melibatkan satu atau dua orang peserta,” urai bupati.

Ditempat yang sama, Camat Aru Tengah Erens P Kalorbobir menambahkan, pelatihan ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan. Pelatihan ini merupakan satu gagasan dan terobosan yang dilaksanakan bersama-sama melalui badan kerjasama antar desa.

“Kegiatan ini selain memberikan input guna meningkatkan aparatur pemerintah desa dan BPD, juga untuk efisiensi dan efektivitas anggaran, itulah tujuan utama dari pelatihan ini,” beber camat.

Untuk itu kata camat, lebih efisien mendatangkan satu guru untuk mengajari satu kampung, dari pada mengajari satu masyarakat yang dikirim ke luar untuk mencari ilmu, syukur ketika dia pulang bawah ilmu, tapi kalau tidak, anggaran habis tanpa ada input.

Olehnya itu, pihaknya mendatangkan satu atau dua guru untuk mengajari satu kampung, maka logisnya akan berdampak positif besar dalam meningkat kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dan BPD yang solid, guna mewujudkan masyarakat menuju status IDM ataupun STGS  yang mandiri.

“Kita juga berharap kegiatan ini dapat dikuti oleh kecamatan lain, sehingga desa-desa tertinggal lainnya juga mulai bergerak masuk memiliki status IDM menjadi desa-desa berkembang.(S-11)