AMBON, Siwalimanews – Bertahun-tahun warga Desa Abio, Ahiolo, Huku Kecil, Sumith dan Watui di Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, hidup ditengah keterisolasian, untuk itu Pemprov Maluku maupun pemkab SBB, diminta untuk membuka keterisolasian tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Maluku M Hatta Hehanussa mengaku, keterisolasian yang dialami warga di lima desa tersebut lantaran akses infrastruktur jalan telah mengalami kerusakan dengan kurun waktu yang cukup lama, tetapi tidak pernah diperhatikan, baik oleh Pemkab SBB maupun Provinsi Maluku.

Akibat dari kondisi infrastruktur yang tidak diperhatikan pemerintah, maka telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, kesehatan bahkan pendidikan, padahal aspek-aspek ini harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Masalah lima desa ini sudah lama kita dorong agar segera ditangani pemerintah, tapi memang jadi masalah selama ini, bahkan bukan saja lima desa yang ada di wilayah pegunungan ini, tapi daerah lain juga masih terisolasi dan membutuhkan perhatian serius pemerintah,” ungkap Hehanussa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (21/2).

Selain lima desa tersebut kata Hehanussa, daerah lain di Kabupaten SBB, khususnya di pegunungan, memiliki masalah yang sama, sedangkan untuk beberapa desa di Neniary Gunung saat ini juga masih dalam tahap penggusuran dengan adanya DAK.

Dengan kondisi daerah seperti ini, maka kedepannya harus ada perhatian penuh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, sebab selama ini perjuangan yang dilakukan para wakil rakyat asal SBB selalu mengalami kebuntuan, lantaran tidak ada dukungan dari pemerintah.

“Kita butuhkan dukungan pemerintah baik berbagai dokumen dan perhatian serius. Pemkab juga harus mempu dorong kami terus untuk konsisten perjuangkan, karena memang kalau penanganan yang terus dilakukan APBD saja tidak mungkin,” tuturnya.

Menurut Hehanussa, kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten SBB tidak dapat ditangani dengan anggaran hanya Rp1-2 miliar sesuai kemampuan APBD, sebab jika hal itu yang terjadi, maka pembangunan tersebut tidak akan berhasil dilakukan dan justru menjadi masalah baru, yang pada akhinya dianggap sebagai tindakan menghamburkan uang daerah.

Olehnya itu, politisi Partai Gerindra Maluku ini mengharapkan, adanya koordinasi yang baik antara pemkab dan pemprov serta DPRD guna menyatuhkan tekat memperjuangkan kebutuhan infrastruktur ke pemerintah pusat, sehingga dapat diakomodir dengan menggunakan anggran yang bersumber dari DAK.(S-20)