AMBON, Siwalimanews – Parkir liar yang terjadi pada se­jumlah ruas jalan di Kota Ambon ter­nyata meru­pakan salah satu faktor pemicu, pen­dapatan asli daerah (PAD) di kota ini kurang optimal.

Penegasan ini di­sampaikan Ketua Ko­misi III DPRD Kota Ambom Harry Far-Far saat memimpin rapat koordinasi antara Dinas Per­hubungan Kota Ambon dengan CV Afif Mandiri sebagai pengeloa par­kir.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (26/3) dan dihadiri Kadishub Yan D Suitela dan Wakil Direktur CV Afif Mandiri, Syarif Soamole sejumlah penyebab isu kemacetan dibahas.

“Fenomena kemacetan di bulan Ramadhan ini sudah dihadapi tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan. Ini akibat dari parkir liar di bahu-bahu jalan sehingga terjadi penyempitan akses jalan utama, “ ujar Hary.

Menurutnya, selain menyebabkan kemacetan parkir liar juga menjadi penyebab penyerapan PAD dari sektor parkir menjadi tidak optimal.

“Dari paparan Wakil CV Afif Mandiri Syarif Soamole dari 27 spot parkir yang dikelola pihaknya,” ujarnya.

Agar penyetoran retribusi parkir lebih optimal, Far-Far bersama anggota komisi lain mengusulkan untuk melakukan pengelolaan parkir secara elektronik dengan menggunakan kartu maupun aplikasi bayar online seperti Qris.

“Kendaraan tiap tahun pertumbuhannya 10 persen dengan data terakhir ada sekitar lebih dari 200 ribu kendaraan yang ada di Kota Ambon, artinya dengan banyaknya kendaraan ini retribusi parkir harus dikelola dengan baik, sehingga PAD juga optimal, salah satunya yang kita tawarkan itu pengelolaan parkir secara elektronik,”pungkasnya.

Menurutnya, Dishub harus memiliki keterbukaan informasi soal dimana saja spot parkir yang dikelola pemerintah. Sehingga dengan sendirinya parkir liar akan redup lantaran masyarakat tahu dimana saja spot yang harus dibayar ketika memarkirkan kendaraan.

“27 ruas yang dikelola mitra tidak pernah terpublikasi, sehingga masyarakat terus melakukan pembayaran di titik-titik ilegal yang tidak tahu muaranya disetor ke mana. Yang rugi siapa? Masyarakat dan pemerintah, karena penyerapan anggaran untuk PAD tidak optimal akibat adanya parkir-parkir liar yang tidak dikelola pemerintah melalui pihak ketiga, “ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota, Yan D Suitela dalam paparannya mengatakan, terkait kemacetan ada beberapa titik yang krusial jelang lebaran yang menjadi penumpukan

Salah satunya didepan MCM. Terkait hal tersebut pihaknya telah melakukan segala cara termasuk himbauan, pemasangan water barrier serta marka dilarang parkir, hanya saja minimnya lokasi parkir milik MCM membuat masyarakat kembali parkir di badan jalan.

“Kami sudah menempatkan personel dan koordinasi dengan pihak MCM, kita lihat antusias masyarakat tinggi, sementara Parkir di MCM tidak mencukupi dan tidak tertampung, kita sementara membangun koor­dinasi dengan beberapa terkait bagaimana cara urai kemacetan di titik tersebut, “jelasnya.

Sementara terkait parkir liar, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan.

“Kita tidak berkewenangan untuk menindak, sehingga kita koordinasi dengan polisi bagian saber pungli, dan ada beberapa yang sudah diamankan serta dilakukan pembinaan, “ungkapnya.

Menurutnya di Kota Ambon terdapat sejumlah ruas jalan yang statusnya jalan nasional dan jalan provinsi, untuk itu terkait parkir liar yang bukan di jalan kota dirinya perlu juga melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

Soal usulan dewan, lanjutnya, terkait pengelolaan parkir secara elektronik, pihaknya telah melakukan pembahasan awal dan akan menyampaikan ke sekretaris kota untuk implementasinya. (S-10)